× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda Post Diduga Dinas Pendidikan Kabupaten Tapsel Kangkangi Juknis DAK Fisik Sekolah

Diduga Dinas Pendidikan Kabupaten Tapsel Kangkangi Juknis DAK Fisik Sekolah

SHARE
Diduga Dinas Pendidikan Kabupaten Tapsel Kangkangi Juknis DAK Fisik Sekolah

Gerakan pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI Sumut) ketika melakukan investigasi ke beberapa sekolah di daerah kabupaten tapanuli selatan. (Sumatera Utara).

Tapsel, sidaknews.com - Pengerjaan sejumlah items kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik Pendidikan kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2019 diduga menyalahi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.

Dimana karena bukan dikerjakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan di Sekolah melainkan dikerjakan pihak ketiga melalui lelang dan penunjukkan langsung (PL) kepada pihak ketiga yang berpropesi sebagai kontraktor Seperti halnya yang di lakukan oleh Pihak dinas pendidikan kabupaten Tapanuli Selatan.

Hal itu di duga dilakukan untuk mengambil keuntungan/fee proyek bantuan dana Dak Fisik sekolah dinas pendidikan Tapanuli selatan memberikan pengerjaan bantuan dana Dak Fisik di seluruh sekolah SD dan SMP kepada pihak ketiga.

Itu terungkap ketika Gerakan pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI Sumut) melakukan investigasi ke beberapa sekolah di daerah kabupaten tapanuli selatan, dari investigasi tersebut ada di temukan kejanggalan dari berbagai item kegiatan mencurigakan yang bisa berdampak pada tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan penggunaan dana Dak Fisik sekolah tersebut.

Berdasarkan beberapa pengakuan para kepala sekolah dan tukang proyek tersebut ketika ditemui hampir semua mengakui bahwa pelaksana proyek Dak fisik sekolah di hunjuk langsung oleh dinas pendidikan kabupaten Tapsel dan tidak mengacu pada JUKNIS DAK yang sudah diatur dalam PERPRES no 141 tahun 2018 dan peraturan yang ada,
dimana yang seharusnya Dak Fisik sekolah dikelola secara swakelola oleh sekolah yang bersangkutan, "terang Sekjen PW GNPK RI Sumut Yulinarkepada sejumlah Wartawan Minggu (8/9).

Yulinar juga menuturkan, anehnya lagi
Pekerja proyek itu tidak di hunjuk langsung oleh panitia yang dibentuk sekolah dan para pekerjanya bukan dari luar daerah dan proyek dak tidak diperbolehkan di kerjakan pihak ketiga.

"Ia juga menjelaskan dari fakta yang ada dilapangan GNPK RI SUMUT menduga kuat adanya dugaan korupsi berjamaah secara struktural yang dilakukan oleh Dinas pendidikan Tapsel, bahkan pantauan kami dilapangan mayoritas proyek tidak dipasang plang merk proyek, bahkan yang lebih parah dana dak dimonopoli oleh beberapa kontraktor salah satunya yang berinisial HT terbukti dengan pengakuan di 3 sekolah yang berbeda kecamatan dikerjakan oleh orang yang sama, bahkan disalah satu SMP proyek DAK fisik di kerjakan oleh 3 pemborong, "paparnya.

Atas tindakan tersebut koordinator Daerah GNPKRI Tabagsel Saut MT Harahap dan Sekjen PW GNPK RI Sumut Yulinar sudah melayangkan surat klarifikasi pada tanggal 2 september 2019 kepada dinas pendidikan kabupaten Tapanuli selatan namun hingga saat ini belum ada jawaban.

"Yulinar juga menambahkan demi tegaknya supremasi hukum yang benar dan berkeadilan GNPK RI SUMUT akan menempuh jalur Hukum, "Tutupnya.

Terkait permasalahan tersebut kepala dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan Amros Karangmatua, SH belum berhasil di konfirmasi media ini. (sabar)