× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda Post Dugaan Korupsi Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan untuk SMA se-Kepri TA 2014 Segera Dilaporkan

Dugaan Korupsi Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan untuk SMA se-Kepri TA 2014 Segera Dilaporkan

SHARE
Dugaan Korupsi Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan untuk SMA se-Kepri TA 2014 Segera Dilaporkan

Ketum LSM ICTI-Kepri, Kuncus Simatupang.

Tanjungpinang, sidaknews.com - Kegiatan pengadaan buku referensi perpustakaan untuk SMA se Prov.Kepri TA. 2014 berasal dari Dinas Pendidikan Pemprov.Kepri. nilai Rp938.812.500. dan pemenang tender CV. Acalapati dinilai sarat dugaan korupsi.

Dimana pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan, sehingga berpotensi mengakibatkan adanya dugaan KKN yang merugikan keuangan Negara.

"Hal Ini disampaikan oleh Kuncus Ketua LSM ICTI (Investization Koruuption Trasparan Independen)-Kepri, menurutnya, kasus dugaan korupsi pada Kegiatan pengadaan buku referensi perpustakaan untuk SMA se Prov.Kepri TA. 2014, dinilai berpotensi merugikan keuangan negara, pasalnya, pengadaan buku tersebut seharus dari penerbit, namun terindikasi buku tersebut hanya di potocopy."Terang kuncus kepada Media ini Minggu (07/10/2019).

Dan Mirisnya, "pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan CV. Acalapati sebagai pemenang tender diduga tidak sesuai dengan fakta di lapangan".

Kuat dugaan ada permainan antara pihak Rekanan dan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

Adapun materi terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut adalah sebagai berikut:

1.Berdasarkan Proses lelang tidak sesuai dengan perpres no 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sementara pada saat pelelangan hanya dimonopoli oleh salah pihak.

2.Waktu pelaksanaan proyek sudah diluar jadwal kontrak, sebulan lebih, tidak dikenakan denda.

3.harga penawaran tidak dimasukkan di diskon.

4.Kuat dugaan bahwa pengadaan buku tersebut hanya dengan modal potocopy, bukan dari penerbit.

5.Pendistribusian Buku diduga salah sasaran, sementara pihak penerima adalah salah satu Sekolah SMP Swasta di batam.

6.Pendistribusian seharusnya dilakukan oleh pihak penyidia, sementara, anggaran biaya pendistribusian kembali dianggarkan oleh pihak Dinas.

7.Sementara yang mendapatkan buku tersebut hanya Daerah, yaitu: Kab. Bintan, Kab.Karimun, Kota batam dan Kota Tanjungpinang, padahal seharusnya, tujuh kabupaten kota harus mendapatkan buku tersebut.

Kita berharap kepada pihak penyidik khususnya kejati Kepri segera mengambil langkah untuk memeriksa para oknum pejabat yang terlibat dalam kasus ini. (Red)