× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda Post Hearing Dialog Berakhir Ricuh

Hearing Dialog Berakhir Ricuh

SHARE
Hearing Dialog Berakhir Ricuh

Hamadi Reniwurwarin,SH.MH.

Tual, sidaknews.com - Dalam Rangka memboboti 4 Ranperda inisiatif DPRD Kota Tual, tentang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. DPRD bersama Pemerintah Kota Tual, mengadakan Dialog bersama Para Raja dan Masyarakat Kota Tual, maksud dari dialog ini adalah, untuk mengetahui lebih detail tentang pendapat masyarakat terkait dengan 4 buah Ranperda inisiatif DPRD Kota Tual, hal ini dikatakan Hamadi Reniwurwarin, SH.MH, di Aula Mitra Mart, Sabtu (12/10).

Reniwurwarin juga mengatakan, Dialog tentang 4 buah Ranpeda ini, ternyata dalam proses perjalanannya menuai berbagai Pertanyaan, apakah ranperda ini sudah sesuai dengan peraturan Perundang undangan atau tidak, selain itu bagaimana respon Masyarakat terkait dengan materi-materi yang terdapat didalam ranperda tersebut.tanya Reniwurwarin.

Lanjutnya, jika dilihat dari sisi hukum, ternyata, dialog yang diprakasai oleh DPRD Kota Tual ini, membenarkan dan membuktikan ketidak siapan mereka dalam menyiapkan empat buah ranperda yang akan diuji ke Masyarakat, sehingga menimbulkan kericuhan.

Dia juga mengemukakan bahwa, ketidak siapan para Legislatif ini terlihat jelas pada saat Hearing Dialog, pasalnya dari 4 buah ranperda yang ditawarkan ke para Raja dan Masyarakat, hanya dua ranperda yang dibicarakan, lalu bagaimana dengan dua ranperda yang lainnya.

" DPRD Kota Tual Menawarkan 4 buah Ranperda untuk diuji, namun kenyataannya, hanya dua ranperda yang di perdebatkan yaitu: 1.Ranperda tentang Raschap dan Ohoi, atau Finua dan Ranperda tentang Penetapan Kepala ohoi (Desa) lalu dua ranpeda yang lain? " Tanya Dia.

Dikatakanya pula, dalam merancang Peraturan Daerah,seharusnya,mengakomodir kepentingan Masyarakat sehingga tidak terjadi polimik, ini terbukti dengan adanya complain dari Masyarakat diakhir dari dialog ini, katanya.

Dijelaskankan pula, Rancangan Peraturan Daerah yang kemudian akan ditetapkan menjadi Perda ini, ternyata materinya tidak sesuai dengan Norma norma Hukum yang ada didalam Perundang Undangan, contohnya, Undang undang Desa nomor 6 Tahun 2914, tentang Desa, yang memberikan Penjelasan atau payung Hukum untuk membicarakan tentang status Desa, kemudian tentang penetaan Desa ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendgri) nomor 01 Tahun 2017, jelasnya.

Renwurwarin juga memapaparkan, Keunikan dari kedua norma Hukum ini kemudian dijadikan Pegangan (Payung Hukum) untuk melahirkan Perda. Paparnya,

Perencanaan Perda yang mengarah pada perubahan sebuah status Desa, Lanjutnya, setidaknya harus melalui musyawarah desa, sehingga mereka juga mengetahui tentang perubahan atas status desa mereka, karena seluruh Desa yang berada didalam wilayah Pemerintah Kota Tual, adalah Desa Administratif. "ujarnya.

"Menyoal penjelasan Kepala Bapeda yang juga selaku Plt BKD Kota Tual, terkait dengan UU nomor 06 Tahun 2014 dan Permendagri nomor 01 Tahun 2017, yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, dan tidak sesuai denga dialog ini, Teniwurwarin mengatakan, Penjelasan tersebut sangat Kotradiktif, dengan kegiatan dialog, lantaran Materi dialog ini sangat jauh dari yang diharapkan oleh Masyarakat, "katanya.

Selain itu,katanya, akibat dari ketidak adanya Musyawarah ditingkat desa, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan tentang siapa yang lebih berhak untuk menjabat sebagai kepala Desa, pertayaan seperti inilah yang mengakibat kericuhan yang sebenarnta tidak perlu, ucapnya.

Dia juga berharap kepada Pimpinan dan Anggota yang akan diambil sumpahnya pada tanggal 31 Oktober nanti, kira dapat berpihak dan mengakomodir kepentingan Masyarakat, khususbya Masyarakat Desa Adat. Pintanya. (A/R)