× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda Post Tanpa Papan Nama, Pekerjaan Perkerasan Jalan di Desa Blok X Sergai Diduga Proyek Siluman

Tanpa Papan Nama, Pekerjaan Perkerasan Jalan di Desa Blok X Sergai Diduga Proyek Siluman

SHARE
Tanpa Papan Nama, Pekerjaan Perkerasan Jalan di Desa Blok X Sergai  Diduga Proyek Siluman

Wakil Ketua LSM STRATEGI Simon Barus saat berbincang dengan warga di lokasi pembuatan jalan telford di dusun 6 Desa Blok.

Sergai, sidaknews.com - Banyaknya kepala desa (Kades) tersandung kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Desa (ADD) di berbagai daerah, tidak juga membuat para Kades untuk lebih hati-hati dalam mengunakan DD tersebut khususnya kegiatan bidang pembangunan atau fisik.

Penyalahgunaan DD ini diketahui terjadi di Desa Blok X Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) saat awak media bersama tim investigasi LSM STRATEGI Tebing Tinggi berkunjung dalam kegiatan monitoring ke desa tersebut sesuai dengan laporan masyarakat pada beberapa hari yang lalu, Senin (21/10).

Kantor Desa Blok X Kabupaten Sergai.

Pasalnya, dari beberapa kegiatan fisik yang dilaksanakan di desa tersebut, diduga tidak satu pun dipasang plank proyek di lokasi kegiatan dimaksud, sehingga masyarakat dan sosial kontrol berasumsi kegiatan ini seperti proyek siluman.

Seperti kegiatan pembangunan dengan perkerasan jalan dengan pemasangan batu kali (telford) tanpa disiram aspal di dusun 6 dan di dusun 1 Desa Blok X tersebut, yang baru selesai pada bulan Agustus 2019 yang lalu.

Tim Investigasi saat berbincang dengan Kadus 8 Desa Blok X Hendra Gunawan di kantor desa.

Saat hal ini ditanyakan kepada seorang warga yang memiliki kebun sawit yang bertepatan melintasi jalan telford di dusun 6 tersebut, dirinya mengatakan bahwa jalan telforf sepanjang kurang lebih 300 meter ini sudah hampir 3 bulan selesai dan setahu saya yang hampir setiap hari melintasi jalan ini, memang tidak pernah melihat plang proyeknya, imbuhnya.

Begitu pula, saat awak media dan tim memantau kegiatan pembuatan jalan telford di dusun 1, seorang warga yang berketepatan bertempat tinggal di depan pembuatan jalan tersebut menyebutkan bahwa jalan telford ini selesai pada bulan Agustus 2019 dan dikerjakan oleh Kepala Dusun II Sunyoto dan kawan-kawannya, dan warga dusun 1 tidak dilibatkan.

Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pun, lanjut warga, kami tidak pernah diikut sertakan. "Apa karena kami tidak ikut anggota PKK, sehingga kami tidak pernah diundang, " kesalnya.

Sebelumnya saat awak media bersama tim mengunjungi kantor desa Blok X tersebut, tampak banner APBDes tahun 2019 tidak terpasang di dinding kantor.

Saat hal ditanyakan kepada Kades Blok X Suhardi, Sekretaris Desa Yuni Sariana dan Tim Pengolah Kegiatan (TPK) oleh Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Joko Wibowo, yang bertanggungjawan atas penggunaan DD tersebut, tidak seorang pun dapat ditemui di kantor desa.

Selanjutnya awak bersama tim menanyakan kepada aparat desa yang mengaku sebagai Kadus 8 Hendra Gunawan.
"Kades dan Sekdes saat ini lagi rapat di Kecamatan Dolok Masihul, tanyakan saja sama TPK," tandasnya.

Saat ditanyakan kembali kepada Hendra untuk dapat memberikan no kontak HP ketiga aparat desa tersebut agar mengetahui apa alasan banner APBDes tahun 2019, beliau menyatakan tidak memiliki no kontak ketiganya, cuma ada WA group saja.

"Untuk mengetahui mengapa banner APBDes tidak terpasang, itu bukan hak saya menjawabnya, tanyakan saja langsung kepada mereka," kilahnya.

Saat kejanggalan ini ditanyakan kepada Kasi PMD Kecamatan Dolok Masihul Saragih sambil meminta no Hp Kades Suhardi, Kasi PMD menyatakan bahwa kami sudah berulang kali menghimbau para Kades untuk memasang banner APBDes dan plank proyek di setiap lokasi kegiatan.

Sementara saat ditanyakan kepada Camat Dolok Masihul Sitopu terkait adanya temuan beberapa desa di Kecamatan Dolok Masihul yang tidak mau memasang banner APBDes selain Desa Blok X, seperti Desa Batu 12, Desa Batu 13, Desa Malasori, Desa Sina Kasi, Desa Bah Kerapuh dan Desa Dolok Sagala yang tidak jelas rincian dan lokasi kegiatannya, kepada sidaknews.com beliau menginstruksikan agar para Kades menindaklanjuti bila banner dan plang proyek tidak terpasang dan segera memasang banner di kantor desa dan plank proyek di setiap lokasi kegiatan.

Pada kesempatan yang sama, kepada sidaknews.com Wakil Ketua LSM STRATEGI Simon Barus mengungkapkan sangat kecewa atas pelayanan aparat pemerintahan di Desa Blok X yang diduga berusaha menutupi kebobrokan kinerja ketiga aparat desa tersebut, khususnya Kades Suhardi.

"Bagaimana mungkin seorang Kadus tidak memiliki no Hp Kades, Sekdes dan TPK. Dari perbuatan Kadus 8 ini, diduga para aparat pemerintahan seperti sudah dintervensi oleh Kades Suhardi untuk bungkam bila ada wartawan dan LSM menanyakan segala kegiatan di desa dan minta no kontak Hp, " tegas Barus.

Disebutkan Barus, bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bahwa semua kegiatan penggunaan uang negara terlebih dana Desa, harus ada transparansinya, karena penggunaan DD bukanlah merupakan rahasia.

Bagaimana masyarakat dan sosial kontrol mengetahui berapa besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah kegiatan bila plank proyek sengaja tidak dipasang dan bagaimana pula dengan volume dan mutu kegiatan tersebut ?? Bagaimana dapat diketahui kegiatan apa saja yang dilaksanakan tahun 2019, bila banner APBDes tidak terpasang ?

Menurut Simon Barus, dari berbagai temuan yang terjadi, diduga Kades bersama aparat desa melakukan hal ini untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara menutupi segala penggunaan Dana Desa agar tidak dapat diketahui masyarakat umum dan sosial kontrol. Hal ini tampak dari hasil atau progress dari pembuatan jalan telford yang diduga asal jadi.

Kepada penegak hukum yang ada di Propinsi Sumatera Utara, terlebih Kejaksaan Negeri Sei Rampah yang merupakan TP4D di kabupaten Sergai untuk memeriksa dan memberi tindakan tegas bagi para aparat desa Blok X dan semua para Kades yang berusaha menutupi penggunaan DD dengan tidak memasang banner APBDes karena dana desa yang nota benenya merupakan uang rakyat tersebut, harus digunakan untuk kepentingan rakyat, harap Barus.

Kepada Bupati Sergai dan tim audit Inspektorat untuk benar-benar melakukan audit pada penggunaan anggaran dana desa Blok X ini, terlebih untuk pemeriksaan harus tetap sesuai dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB) sebenarnya, jangan ada di mark up, katanya.

Sampai berita ini diturunkan, Kades Blok X Suhardi yang dihubungi dan di sms lewat Hp nya bernomor 0813XXXXXX23 tidak bersedia memberi jawaban atas beberapa temuan penggunaan dana desa ini. (RS)