Mandailing Natal,sidaknews.com – Bupati Mandailing Natal (Madina), Saipullah Nasution, menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa (Kades) yang terbukti terlibat dalam aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Bupati sebagai respons atas maraknya praktik ilegal di sejumlah wilayah Madina yang merusak lingkungan dan melanggar hukum.
Pernyataan Tegas Bupati: “Berikan Bukti, Kami Tindak!”
Dalam wawancara eksklusif, Saipullah Nasution meminta media dan masyarakat menyertakan bukti konkret jika menemukan keterlibatan oknum Kades atau ASN dalam PETI. “Saya apresiasi pengawasan media, tetapi kami butuh nama dan bukti tertulis. Jika terbukti pelanggaran administratif, inspektorat akan turun tangan. Jika masuk ranah pidana, langsung kami serahkan ke kepolisian,” tegas Bupati via telepon pada Kamis (8/5/2025), lalu.
Upaya Pemkab Madina Legalkan Tambang
Pemkab Madina sedang berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk memfasilitasi pelaku tambang memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Kami sudah mengirim surat resmi. Bagi yang tidak sabar dan tetap nekat ilegal, siap-siap berurusan dengan hukum,” tambah Saipullah. Langkah ini diharapkan mengurangi praktik PETI dengan memberikan solusi legal bagi penambang.
Peran Camat dan Kades dalam Pengawasan
Bupati menekankan peran Camat dan Kepala Desa sebagai garda terdepan pemberantasan PETI. “Camat harus aktif mendata aktivitas tambang di wilayahnya. Kades justru wajib membantu kami menertibkan, bukan malah terlibat!” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan ASN atau Kades dalam PETI akan berujung pada sanksi berat, mulai dari pemberhentian jabatan hingga proses pidana.
Lokasi Rawan Tambang Ilegal di Madina
Aktivitas PETI di Madina masih marak di wilayah Kotanopan, Batang Natal, Lingga Bayu, dan Hutabargot. Kawasan ini menjadi sorotan media lantaran dugaan kuat keterlibatan oknum pejabat setempat. Pemkab Madina berkomitmen memperketat pengawasan dengan melibatkan aparat teritorial dan masyarakat.
Peringatan Keras untuk ASN Terlibat PETI
Tak hanya Kades, Bupati juga mengancam mencopot ASN yang terbukti berkolusi dengan pelaku tambang ilegal. “Saya bersyukur bisa menindak tegas pelanggar hukum. Tidak ada toleransi bagi yang merusak lingkungan dan melanggar aturan,” tegas Saipullah. Langkah ini sejalan dengan upaya Pemkab meningkatkan tata kelola pertambangan berkelanjutan di Madina. (Putra)
Komentar