Jakarta,sidaknews.com – Menyikati kompleksitas kejahatan keuangan transnasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama National Anti-Financial Crime Centre (NFCC) Malaysia sepakat memperdalam kerja sama penelusuran aset hasil korupsi yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan sistem pertukaran data, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi pemulihan aset untuk mengembalikan kerugian negara.
Sinergi Global untuk Atasi Kejahatan Finansial Lintas Batas
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan pelacakan aset korupsi. “Penanganan kejahatan finansial lintas negara memerlukan koordinasi solid. Tanpa kerja sama bilateral, proses penyitaan aset di luar yurisdiksi Indonesia mustahil dilakukan,” ujarnya saat menerima kunjungan delegasi NFCC di Gedung Merah Putih KPK.
Menurut Setyo, aset korupsi yang berhasil diamankan berkontribusi langsung pada pemasukan negara melalui PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Hingga 2025, KPK telah memulihkan aset senilai *Rp739 miliar (USD46,2 juta)* dan memberikan bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) dalam 15 kasus internasional. Dikutif dari laman infopublik.id.
NFCC Malaysia Pelajari Model Pengelolaan Aset KPK
Ketua Pengarah NFCC Malaysia, Dato’ Sri Shamshun Baharin bin Mohd Jamil, mengapresiasi keberhasilan KPK dalam mengelola barang rampasan korupsi. “Kami ingin mengadopsi praktik terbaik KPK, terutama menjaga nilai aset sitaan agar tetap produktif bagi negara. Ini akan jadi referensi sistem NFCC ke depan,” jelasnya.
Malaysia saat ini mengembangkan sistem terpusat penanganan kejahatan keuangan. Pembelajaran mencakup aspek teknis seperti penyimpanan aset bergerak/tidak bergerak, lelang barang sitaan, serta mekanisme transparan untuk mencegah penyusutan nilai aset.
Solidaritas Lintas Negara Kunci Lawan Korupsi Transnasional
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa korupsi berskala global membutuhkan respons terpadu. “Kunjungan NFCC bukan sekadar dialog, tapi momentum membangun strategi konkret. Mulai dari *real-time data sharing hingga harmonisasi regulasi,*” tegasnya.
KPK sendiri telah membangun jaringan dengan 15 lembaga internasional, termasuk Interpol dan World Bank, untuk memperluas cakupan penegakan hukum. Inisiatif ini sejalan dengan tren global yang menuntut kecepatan identifikasi aliran dana ilegal melalui tax haven atau perusahaan shell.
Dampak Kolaborasi bagi Indonesia dan Malaysia
Kerja sama kedua negara diharapkan mempercepat proses investigasi kasus korupsi dengan unsur asing, seperti pencucian uang melalui investasi fiktif atau properti luar negeri. Langkah ini juga membuka peluang pelatihan bersama, pertukaran ahli, dan pengembangan teknologi tracking aset berbasis big data.
Dengan kolaborasi ini, Indonesia dan Malaysia mengukuhkan komitmen sebagai pionir pemberantasan korupsi di Asia Tenggara, menuju tata kelola keuangan global yang lebih transparan dan akuntabel. (*)
