Medan,sidaknews.com – Lembaga Gerakan Masyarakat Sumatera Utara (GEMA Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Medan, sebagai bentuk protes atas dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Jumat (23/5)
Aksi yang melibatkan ratusan massa ini menyoroti dugaan adanya praktik permintaan dana ilegal yang dilakukan oleh oknum di lingkungan Dinas Perkim. Massa menuntut agar proses pengurusan izin bangunan dibenahi dan dilakukan secara transparan serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Koordinator aksi, Rahmat Situmorang, dalam orasinya menyatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan permintaan dana sebesar Rp2,5 juta per unit sebagai syarat agar proses PBG berjalan lancar.
“Ini merupakan pelanggaran serius terhadap aturan hukum dan berpotensi mencoreng citra pemerintah kota. Birokrasi yang tidak efisien dan tidak bersih seperti ini dapat menghambat masuknya investasi serta memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di Kota Medan,” ungkap Rahmat.
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor Dinas Perkim, massa melanjutkan aksi ke Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Kantor Wali Kota Medan. Mereka membawa spanduk berisi tuntutan agar pihak berwenang segera memanggil dan memeriksa pejabat yang diduga terlibat.
Selain itu, GEMA Sumut juga meminta Wali Kota Medan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pejabat di Dinas Perkim, serta memastikan bahwa seluruh posisi diisi oleh individu yang memiliki integritas tinggi dan komitmen terhadap pelayanan publik yang bersih.
Dalam keterangannya kepada media, Rahmat menegaskan bahwa gerakan ini akan terus berlanjut hingga seluruh tuntutan masyarakat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
“Kami akan terus melakukan aksi lanjutan sampai ada langkah nyata dari pemerintah. Ini adalah komitmen kami sebagai mahasiswa dan warga yang peduli terhadap kemajuan Kota Medan,” tegasnya. (*)
