Kepri,sidaknews.com – Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2024 menampilkan kesenjangan fiskal yang cukup lebar. Kota Batam berada jauh di atas, sementara Kabupaten Kepulauan Anambas mencatatkan PAD terendah.
PAD adalah cerminan kemampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri tanpa terlalu bergantung pada dana pusat. Di Kepri, kondisi geografis yang berpulau-pulau mempengaruhi potensi serta capaian pendapatan masing-masing daerah.
Data PAD Kabupaten/Kota se-Kepri 2024:
1. Kota Batam – Rp1,3 Triliun
Kota industri ini menyumbang PAD terbesar di Kepri. Sektor industri, jasa, dan pariwisata menjadi kontributor utama. Pajak restoran, hotel, dan hiburan memberikan kontribusi signifikan.
2. Kota Tanjungpinang – Rp280 Miliar
Sebagai pusat pemerintahan provinsi, Tanjungpinang mengandalkan PAD dari sektor jasa, perizinan, dan retribusi daerah.
3. Kabupaten Bintan – Rp175 Miliar
Kawasan ekonomi dan wisata seperti Lagoi mendorong perolehan PAD Bintan. Pajak hotel, restoran, dan izin usaha mendominasi.
4. Kabupaten Karimun – Rp140 Miliar
Karimun mengandalkan PAD dari pelabuhan dan kawasan perdagangan bebas. Sektor perhotelan dan pajak kendaraan bermotor juga menyumbang besar.
5. Kabupaten Natuna – Rp75 Miliar
Meski terpencil, Natuna memiliki potensi dari sektor perikanan dan kelautan yang menopang PAD.
6. Kabupaten Lingga – Rp48 Miliar
Lingga masih mengandalkan PAD dari sektor tambang non-logam, PBB, dan retribusi pasar.
7. Kabupaten Kepulauan Anambas – Rp32 Miliar
Anambas menjadi wilayah dengan PAD terendah. Minimnya infrastruktur, akses transportasi yang terbatas, serta belum optimalnya potensi wisata bahari menjadikan pendapatan daerah stagnan.
Analisis: Mengapa Anambas Tertinggal?
Letak geografis Kepulauan Anambas yang terpencil, sulitnya konektivitas, serta minimnya investasi menjadikan PAD daerah ini belum berkembang maksimal. Padahal, Anambas memiliki potensi besar di sektor pariwisata bahari dan perikanan tangkap.
Rekomendasi: Perlu Inovasi dan Strategi Baru
Pemerintah kabupaten dengan PAD rendah perlu menyusun strategi diversifikasi pendapatan. Pengembangan sektor unggulan lokal, pemangkasan birokrasi perizinan, dan digitalisasi layanan publik bisa menjadi solusi jangka menengah.
Ketimpangan PAD di Kepri menunjukkan bahwa otonomi fiskal belum merata. Perlu intervensi kebijakan dari pemerintah provinsi dan pusat untuk memastikan seluruh kabupaten/kota memiliki kesempatan yang sama dalam membangun kemandirian ekonomi. (*)
