Wamen ATR/BPN: Keadilan Agraria dan Tata Ruang Kunci Sukses Hilirisasi Ekonomi Nasional

Wamen Atr Waka Bpn Ossy Dermawan
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menerima Kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV Tahun Anggaran 2025 dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI) pada Selasa (10/06/2025).(Humas Kementerian ATR/ BPN)

Jakarta,sidaknews.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa keadilan agraria dan penataan ruang yang terstruktur menjadi fondasi utama dalam mendorong hilirisasi ekonomi Indonesia. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan studi dari peserta Program Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV Lemhannas RI di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Hilirisasi Butuh Kepastian Hukum dan Ruang
Ossy Dermawan menjelaskan bahwa peran Kementerian ATR/BPN tidak hanya terbatas pada aspek legalitas tanah, tetapi juga mencakup pembangunan tata ruang yang mendukung industri hilir.

“Tanpa kepastian hukum atas tanah dan perencanaan ruang yang matang, proses hilirisasi tidak akan berjalan optimal. Investor membutuhkan jaminan keamanan lahan dan kesesuaian tata ruang sebelum menanamkan modal,” tegasnya.

Hilirisasi, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memerlukan dukungan infrastruktur dan regulasi yang jelas. Ossy menekankan bahwa kesiapan lahan (clear and clean) serta perencanaan zonasi menjadi faktor penentu daya tarik investasi.

Sinergi dengan Lemhannas Tingkatkan Pemahaman Kebijakan Nasional
Kunjungan studi ini merupakan bagian dari program P3N Lemhannas RI untuk mendalami peran strategis kementerian dalam mendukung pembangunan nasional. Kup Yanto Setiono, Tenaga Profesional Bidang Politik Lemhannas RI, menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan memperoleh insight kebijakan terkait tata kelola agraria dan ruang.

“Kami ingin memahami lebih dalam tugas Kementerian ATR/BPN, termasuk isu strategis seperti reformasi agraria dan sinkronisasi kebijakan tata ruang untuk pembelajaran peserta,” ujar Yanto.

Acara dihadiri oleh 11 peserta P3N serta pejabat eselon I dan II Kementerian ATR/BPN, menandai pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Optimalkan Hilirisasi dengan Tata Kelola Lahan Terpadu
Pernyataan Wamen ATR/BPN ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyediaan lahan siap pakai dan perencanaan ruang berbasis industri. Dengan demikian, hilirisasi diharapkan mampu mendongkrak nilai ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. (*)

sumber: infopublik.id

Komentar