Enam Tersangka OTT KPK Tiba di Jakarta Terkait Proyek Jalan Mandailing Natal

JAKARTA291 Dilihat
Enam Tersangka Ott Kpk Tiba Di Jakarta Terkait Proyek Jalan Mandailing Natal
Para pelaku saat di giring ke gedung KPK Jakarta.

Jakarta,sidaknews.com – Enam orang yang diamankan dalam *Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat malam (27/6/2025). Keenam tersangka tiba dengan pengawalan ketat petugas dan langsung menjalani pemeriksaan intensif.

Diamankan dari Bandara, Dibawa ke KPK Tanpa Keterangan
Rombongan tiba menggunakan *kendaraan operasional KPK* dan masuk melalui pintu belakang gedung untuk menghindari kerumunan wartawan. Mereka tidak memberikan pernyataan apa pun saat tiba.

Diduga Terkait Proyek Kementerian PUPR
Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, keenam tersangka sedang diperiksa untuk mengungkap keterlibatan mereka dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan* di bawah Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara, Kementerian PUPR.

“Proses pemeriksaan masih berlangsung untuk menentukan peran masing-masing. Status hukum akan ditetapkan dalam 24 jam ke depan,” jelas Budi.

Bantahan Kuat dari Mantan Kepala Daerah
Beredar kabar bahwa salah satu tersangka adalah mantan kepala daerah berinisial SP. Namun, melalui pesan singkat, SP membantah keras dan menyatakan sedang berada di Tapanuli Selatan, bukan di Medan seperti isu yang beredar.

“Saya sedang bertugas di Tapsel, tidak ada kaitan dengan OTT KPK. Informasi ini hoax,” tegasnya.

6 Orang Tiba di Gedung KPK Usai OTT Proyek Jalan Mandailing Natal, Pemeriksaan Masih Berlangsung

Barang Bukti Masih Dalam Investigasi
KPK belum merilis detail barang bukti yang disita, termasuk apakah ada uang tunai, dokumen proyek, atau bukti digital. Budi menegaskan bahwa perkembangan kasus akan diumumkan setelah penetapan status hukum.

Kasus ini kembali menyoroti *potensi korupsi di proyek infrastruktur PUPR, yang kerap menjadi sorotan KPK. Masyarakat menanti kejelasan apakah ada oknum pejabat atau kontraktor yang terlibat dalam praktik suap atau mark-up anggaran. (Sabar)