Skandal Korupsi Proyek Jalan Sumut 231 Miliar: Topan Ginting Ditangkap KPK, Ternyata Punya Jejak Digital dengan Petinggi Kota Medan

Medan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap praktik korupsi besar-besaran dalam proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara (Sumut). Dua operasi tangkap tangan (OTT) digelar pada Kamis malam, 26 Juni 2025, menjerat sejumlah pejabat dan kontraktor, termasuk Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumut yang sebelumnya viral karena foto bersama Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Proyek Bermasalah yang Terungkap
KPK menyoroti beberapa proyek jalan dengan indikasi mark-up dan penyelewengan dana:

1. Proyek Preservasi Jalan Kota Pinang – Gunung Tua – Pal XI (2023-2025)
– Nilai: Rp56,5 miliar (2023) dan Rp17,5 miliar (2024)
– Rehabilitasi longsor tahun 2025 juga diduga tak transparan.

2. Proyek Jalan Nasional PJN Wilayah Sumut I
– Jalan Sipiongot – Batas Labuhanbatu Selatan (Rp96 miliar)
– Jalan Hutaimbaru – Sipiongot (Rp61,8 miliar)

Total kerugian negara sementara mencapai Rp231,8 miliar, namun diperkirakan akan bertambah seiring penyelidikan.

Modus Korupsi: Proyek Dikendalikan, Lelang Dipengaruhi
Berdasarkan investigasi KPK, skema korupsi ini melibatkan:

*Topan Ginting* (Kadis PUPR Sumut)
*Rasuli Efendi Siregar* (Kepala UPTD Gunung Tua)
*PT Dalihan Natolu Group (DNG) dan PT RN sebagai rekanan terpilih

Fakta Mencolok:
*Proyek Rp157,8 miliar diberikan ke PT DNG tanpa lelang, hanya berdasarkan relasi pribadi.
-Dokumen teknis dipersiapkan agar PT DNG “menang” lewat e-katalog.
-Ada permintaan menunda tayang proyek lain untuk hindari sorotan publik.
-Aliran dana tidak wajar ke rekening pribadi Rasuli Siregar dan Topan Ginting.

5 Tersangka Resmi yang Ditetapkan KPK
1. *Topan Obaja Putra Ginting* (Kadis PUPR Sumut)
2. *Rasuli Efendi Siregar (PPK UPTD Gunung Tua)
3. *Heriyanto (HEL) (PPK Satker PJN Wilayah I)
4. *M. Akhirun Efendi Siregar (Dirut PT DNG)
5. *M. Rayhan Dulasmi Pilang (Dirut PT RN)

KPK Dalami Proyek Lain yang Diduga Bermasalah
KPK menyatakan, akan mengusut lebih dalam kemungkinan adanya *proyek lain* yang menjadi sasaran korupsi oleh para tersangka.

Analisis:
Kasus ini semakin menguatkan dugaan praktik korupsi sistemik di sektor infrastruktur Sumut. Keterlibatan pejabat tinggi dan kontraktor menunjukkan kolusi yang terstruktur. (*)