KPK Telusuri Jejak Uang Proyek, Kantor Dinas PUPR Padangsidimpuan Jadi Sasaran

Kpk Telusuri Jejak Uang Proyek Kantor Dinas Pupr Padangsidimpuan Jadi Sasaran
Kantor Dinas PUPR kota Padangsidimpuan yang di geledah KPK

Padangsidimpuan,sidaknews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan terkait dugaan korupsi di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Setelah melakukan penggeledahan di kantor salah satu perusahaan swasta, PT Dalihan Natolu Grup (DNG), tim penyidik KPK bergerak ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padangsidimpuan, Jumat (4/7/2025).

Penggeledahan di kantor PUPR dilakukan hanya beberapa jam setelah penyidik membawa dua koper berisi dokumen penting, seperti bukti transfer, agenda internal, serta satu unit laptop dari kantor PT DNG yang terletak di Jalan Teratai.

Menurut sumber di lapangan, penggeledahan di kantor PUPR yang berada di kompleks perkantoran Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, dilakukan untuk menelusuri dugaan keterkaitan proyek-proyek infrastruktur dengan aliran dana dari perusahaan swasta tersebut.

“Dari lokasi PT DNG, penyidik membawa dokumen keuangan dan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan transaksi mencurigakan,” kata seorang pejabat lingkungan setempat yang ikut mendampingi proses tersebut.

Proses penggeledahan di kantor perusahaan swasta sebelumnya sempat terhambat karena kunci ruangan hilang, sehingga penyidik harus memanggil tukang kunci untuk membuka paksa pintu-pintu tertentu. Di salah satu ruangan, ditemukan resi pembayaran dan agenda kegiatan perusahaan.

Salah satu anggota keluarga dari Direktur Utama PT DNG, yakni adik perempuannya, juga terlihat berada di lokasi dan sempat dimintai keterangan oleh tim penyidik.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari KPK mengenai siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai saksi ataupun tersangka. Namun, intensitas penyisiran terhadap instansi pemerintah daerah dan entitas swasta menandakan adanya pengembangan serius dalam kasus ini.

KPK sendiri sebelumnya telah menegaskan komitmennya untuk mengusut dugaan praktik korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, termasuk proyek-proyek pembangunan daerah yang diduga menjadi lahan penyimpangan anggaran. (Sabar)

 

Komentar