Padangsidimpuan,sidaknews.com – Kekhawatiran mendalam melanda warga Desa Hutalombang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, usai tembok penahan tanah (TPT) di bantaran Sungai Batang Angkola nyaris ambruk. Sedikitnya 15 rumah warga kini berada dalam kondisi rawan longsor, menyusul banjir besar yang menerjang wilayah tersebut pada Maret 2025 lalu.
Oji Munthe (41), salah satu warga terdampak, mengaku kondisi ini sudah berlangsung sejak lama, namun tak kunjung ada respons dari pemerintah. TPT yang dibangun tahun 1991 itu, menurutnya, menjadi satu-satunya pelindung rumah warga dari potensi bencana longsor.
“Setiap malam kami tak bisa tidur nyenyak. Kalau hujan deras datang lagi dan sungai meluap, rumah kami bisa langsung terjun ke sungai,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Kamis (10/7/2025).
Warga menuding, meskipun ada kegiatan rutin pengerukan sungai oleh pihak bendungan dengan anggaran ratusan juta rupiah, namun perawatan dan perbaikan TPT justru tak pernah dilakukan.
Lebih dari 40 Kepala Keluarga (KK) sudah menyampaikan keluhan dan permohonan resmi melalui forum Musrenbang hingga ke UPT Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Sayangnya, hingga kini belum ada tindak lanjut nyata dari pemerintah.
“Kami hanya minta pemerintah turun langsung melihat kondisi di lapangan. Jangan sampai bencana dulu baru diperhatikan,” tegas Oji.
Kondisi paling mengkhawatirkan terjadi di sepanjang 90 meter area TPT yang kini retak-retak dan sebagian bahkan sudah roboh. Warga berharap Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, bisa segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan pemukiman mereka.
Melisa Pulungan (32), warga lainnya, mengungkapkan betapa trauma banjir masih membekas. Ia bahkan mengaku sulit tidur saat hujan mengguyur.
“Semalam hujan lebat, saya hanya bisa pasrah sambil berdoa rumah ini tetap berdiri. Kalau ada banjir susulan, habis semua,” ucap Melisa dengan mata sembab.
Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Camat Padangsidimpuan Tenggara, Eka Yanti Batubara, belum memberikan keterangan resmi.
Sementara itu, warga terus berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas PUPR bidang Sumber Daya Air, dapat menindaklanjuti krisis ini sebelum jatuh korban jiwa. (Sabar)
