Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran menteri bidang perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (22/7/2025). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)
Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat internal bersama jajaran menteri bidang perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (22/7/2025), guna mengevaluasi pelaksanaan anggaran negara dan menyusun langkah strategis menyongsong tahun anggaran 2026.
Pertemuan ini menjadi momen penting dalam menyatukan visi pembangunan nasional, khususnya untuk memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo di periode pertamanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut ia memaparkan kondisi terkini APBN 2024, proyeksi fiskal 2025, serta draf awal RAPBN 2026. Menurutnya, laporan pelaksanaan APBN tahun berjalan saat ini tengah dibahas bersama Badan Anggaran DPR RI dan diharapkan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dikutif dari laman: infopublik.id.
“Untuk APBN 2025, kami memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini merupakan cerminan keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan prioritas dan pengelolaan fiskal yang hati-hati,” jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, pemerintah tengah merancang Nota Keuangan RAPBN 2026 yang rencananya akan dibacakan langsung oleh Presiden Prabowo di hadapan DPR RI pada Agustus mendatang. RAPBN tersebut dirancang untuk memuat sejumlah program unggulan yang menjadi visi besar pemerintah ke depan.
Beberapa program prioritas yang akan diakomodasi dalam RAPBN 2026 antara lain:
Program makan bergizi gratis bagi pelajar untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Sekolah rakyat sebagai bentuk perluasan akses pendidikan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.
Penguatan koperasi Merah Putih guna mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM.
Ketahanan pangan nasional, termasuk revitalisasi sektor pertanian dan penguatan distribusi logistik bahan pokok.
Pemerintah juga memprioritaskan perbaikan layanan pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen), modernisasi sekolah berbasis digital, peningkatan fasilitas madrasah, serta penguatan program-program strategis di bawah Kemendikbudristek dan Kemendiktisaintek.
Sri Mulyani menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal 2026 akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, sekaligus memperkuat produktivitas belanja negara yang berdampak langsung terhadap pembangunan manusia dan pemberdayaan daerah.
“Kami berupaya agar belanja pemerintah dapat menjadi katalis pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi generasi muda dan masyarakat akar rumput,” tutupnya. (*)
