Batam – Peredaran rokok ilegal di wilayah Batam, Kepulauan Riau, semakin mengkhawatirkan. Rokok tanpa pita cukai ini beredar luas, merusak pasar legal, menggerus pendapatan negara, dan mengancam kesehatan generasi muda. Namun, hingga kini, keberadaan pabrik rokok ilegal di Batam masih menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan.
Informasi dari berbagai sumber menyebutkan bahwa Batam kerap disebut sebagai lokasi produksi rokok ilegal. Namun, dugaan ini tampaknya lebih sebagai bentuk kamuflase. “Pabriknya kemungkinan besar berasal dari luar negeri, seperti Vietnam dan negara tetangga lainnya,” ujar seorang narasumber yang enggan disebutkan identitasnya. Ia menambahkan, pengaitan nama Batam diduga hanya untuk mengelabui publik dan melemahkan pengawasan.
Distribusi Terorganisir dan Jalur Laut yang Rawan
Rokok ilegal yang masuk ke Batam kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah seperti Tanjungpinang, Sumatera, Jambi, hingga pulau-pulau terluar. Bahkan, distribusinya kerap dilakukan melalui jalur laut secara sembunyi-sembunyi, dengan proses overshipment di tengah laut agar tak terdeteksi oleh aparat.
Lebih ironis, kegiatan penyelundupan ini disebut sudah berlangsung dalam skema yang sangat terorganisir. “Sudah seperti jaringan mafia. Ada pola, jalur, dan siapa yang berperan,” kata sumber tersebut.
Kinerja Bea Cukai Dipertanyakan
Kuncus, pemerhati isu anti-korupsi di Kepri, menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak Bea Cukai. “Kanwil Bea Cukai harus bertanggung jawab penuh dalam hal ini. Pengawasan di Pelabuhan Punggur dan Tanjunguban tidak mungkin sepi dari pantauan mereka,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143 Tahun 2023 sudah jelas mengatur soal tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok. Namun, implementasi regulasi ini diduga diabaikan, apalagi menyangkut kuota distribusi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kalau aturan ditaati, mustahil rokok ilegal bisa mengalir deras ke pasaran. Ini soal keberanian menindak, bukan sekadar tahu,” kata Kuncus.
Dampak Serius pada Generasi Muda
Dampak sosial dan kesehatan dari rokok ilegal tak bisa dipandang sebelah mata. Joel, mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya, pembiaran terhadap peredaran produk berbahaya ini adalah bentuk kelalaian struktural.
“Kita sedang menyaksikan generasi muda diracuni perlahan-lahan. Pemerintah dan aparat terlihat diam, seolah tidak punya kekuatan atau niat,” ucap Joel dengan nada prihatin.
Ia mendesak agar pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan institusi pendidikan mengambil langkah nyata. Edukasi publik harus dibarengi dengan tindakan tegas di lapangan.
Butuh Tindakan Nyata, Bukan Sekadar Retorika
Perdagangan rokok ilegal bukan hanya persoalan ekonomi bayangan, tapi juga ancaman bagi kesehatan dan masa depan bangsa. “Kita tidak butuh retorika. Yang dibutuhkan adalah sikap tegas, menyeluruh, dan berani memutus rantai suplai racun murah ini,” tegas Joel.
Ia menambahkan, “Jangan biarkan Kepri menjadi ladang subur bagi penyebaran produk ilegal yang merusak secara sistematis.”
Hingga berita ini diunggah, media ini berupaya melakukan klarifikasi ke pihak pihak terkait, termasuk ke Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea Cukai Tanjungpinang, Ade Novan Sagita, tetapi belum memberikan tanggapan. (Red)
Komentar