Jakarta,Sidaknews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya bagi setiap kepala daerah untuk menjadikan isu demografi sebagai salah satu agenda strategis pembangunan daerah.
Dalam pertemuan resmi bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, di Kantor Kemendagri, Senin (4/8/2025), Tito menyampaikan bahwa isu kependudukan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga krusial dalam perencanaan jangka menengah dan panjang. Ia menegaskan bahwa kesadaran (awareness) pemerintah daerah terhadap persoalan demografi harus ditingkatkan agar kebijakan yang dibuat lebih terarah dan berkelanjutan. Dikutif dari laman: infopublik.id.
“Kita harus dorong agar kepala daerah memahami pentingnya demografi. Kesadaran ini penting untuk menjadikan isu kependudukan sebagai prioritas dalam pembangunan daerah,” ujar Tito.
Kemendagri, kata Tito, siap membangun sinergi dengan berbagai pihak seperti Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), demi memperkuat pengendalian pertumbuhan penduduk.
Tito menilai dukungan kepala daerah terhadap keberadaan dan peran aparatur Kemendukbangga/BKKBN di wilayah masing-masing sangat diperlukan. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan program-program pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga.
Menurut Tito, demografi bukan hanya tentang jumlah penduduk, tetapi juga tentang bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Ia mencontohkan negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, yang kini menghadapi tantangan serius karena rendahnya angka kelahiran akibat gaya hidup masyarakat urban yang cenderung enggan berkeluarga.
“Negara-negara maju tengah berjuang mengatasi persoalan ini. Mereka mendorong peningkatan kelahiran dan mengupayakan pemerataan penduduk antara kota dan desa,” jelas Tito.
Dalam konteks Indonesia, Tito mengajak seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi fenomena serupa sejak dini melalui kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan pertumbuhan dan pemerataan penduduk, sekaligus mendorong produktivitas warga di seluruh wilayah nusantara. (*)
