Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Korlantas Polri, Jasa Marga, dan Kementerian Pekerjaan Umum membahas langkah-langkah strategis pengaturan arus lalu lintas di Jakarta, terutama menghadapi potensi kemacetan saat demonstrasi berskala besar.
Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menekankan pentingnya penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) rekayasa lalu lintas yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB). SOP ini diharapkan dapat memastikan kendaraan yang masuk Jakarta tetap lancar tanpa terjebak dalam kerumunan massa.
“Penting bagi kita memiliki SOP rekayasa lalu lintas melalui SKB, khususnya bagi kendaraan yang memasuki Jakarta, agar masyarakat tidak terganggu saat terjadi aksi unjuk rasa,” ujar Aan usai rapat koordinasi di NTMC Polri, Senin (1/9/2025).
Aan menambahkan, demonstrasi seringkali berdampak langsung pada kelancaran lalu lintas, sehingga koordinasi lintas sektor sangat diperlukan. Ia juga mengapresiasi sinergi antara Korlantas Polri dan pihak terkait dalam mengelola mobilitas kendaraan di ibu kota.
Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, menuturkan pembahasan juga mencakup persiapan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional yang jatuh pada 19 September 2025.
“Fokus kita adalah kegiatan edukatif yang menjangkau masyarakat luas. Melalui Safety Week, diharapkan kesadaran warga akan pentingnya keselamatan di jalan semakin meningkat,” jelas Agus.
Kegiatan ini sekaligus diharapkan dapat menekan angka kecelakaan fatal di jalan serta membangun budaya tertib berlalu lintas di kalangan masyarakat Jakarta dan sekitarnya.
Source: infopublik.id
Komentar