Padangsidimpuan,Sidaknews.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kota Padangsidimpuan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat, Rabu (3/9/2025) sore. Aksi tersebut merupakan bagian dari gelombang solidaritas mahasiswa di berbagai daerah yang menyuarakan keresahan rakyat.
Massa aksi terlebih dahulu berkumpul di Alun-alun Alaman Bolak, kemudian bergerak dengan longmarch menuju kantor DPRD. Sesampainya di lokasi, demonstran disambut beberapa anggota dewan dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian serta TNI.
Soroti Kinerja DPR dan Sikap Aparat
Ketua DPC GMNI Padangsidimpuan, Pahmi Yahya Damanik, menegaskan aksi ini lahir dari keresahan masyarakat terhadap kondisi sosial-politik saat ini. Menurutnya, DPR sebagai wakil rakyat dinilai gagal menjalankan fungsinya.
“Kami menilai DPR tidak lagi merepresentasikan kepentingan rakyat. Apalagi, tindakan represif aparat dalam merespons protes masyarakat justru semakin memperburuk keadaan,” ujar Pahmi dalam orasinya.
Ia menyebut, eskalasi permasalahan yang terjadi tidak hanya menimbulkan ketegangan di ruang publik, tetapi juga memperlemah kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
Tujuh Tuntutan GMNI Padangsidimpuan
Dalam aksinya, GMNI membawa 7 poin tuntutan yang disampaikan langsung kepada anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, yaitu:
Mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjatuhkan sanksi tegas, termasuk pemecatan, terhadap anggota DPR yang melontarkan pernyataan provokatif.
Menolak rencana kenaikan tunjangan DPR yang dianggap menyakiti hati rakyat, serta mendorong adanya ruang dialog dengan publik.
Melakukan reformasi di tubuh Polri, agar kembali pada tugas utamanya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Memastikan aparat kepolisian di seluruh daerah tidak melakukan tindakan represif terhadap demonstran.
Mengusut secara transparan oknum polisi maupun komandan lapangan yang terbukti melakukan pelanggaran HAM.
Mendesak DPRD agar mendorong Pemko Padangsidimpuan segera menyelesaikan persoalan saluran irigasi di Kecamatan Batunadua yang telah melumpuhkan perekonomian petani.
DPRD Janji Tindak Lanjut
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh Nasution menegaskan pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
“Khusus untuk persoalan irigasi yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, kami akan segera menindaklanjutinya dan meminta Pemko Padangsidimpuan menyelesaikannya. Kami siap diawasi agar janji ini terealisasi,” ucap Munawaroh yang juga politisi Partai Golkar.
Aksi Berjalan Kondusif
Sepanjang jalannya aksi, massa GMNI tetap menjaga ketertiban dengan orasi secara bergantian. Pahmi memastikan gerakan mereka murni berasal dari hati nurani, tanpa ada pihak yang menunggangi.
“Kami ingin perjuangan ini berjalan damai, tidak ada tindakan anarkis ataupun hal yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Aksi mahasiswa tersebut berlangsung aman hingga selesai. Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. (Saipul Bahri Siregar)
