Mahasiswa UIN Syahada Gelar Aksi Damai di DPRD Padangsidimpuan, Sampaikan 18 Tuntutan

Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, SAK ( Golkar) didampingi Wakil Ketua DPRD, Rusydi Nasution, STP, MM (Gerindra) Dan Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna, SH, SIK, MH, Unsur TNI saat Aksi Unjuk Rasa Damai Mahasiswa UIN Psp Di Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan (4/9). (Saipul Bahri Siregar).

Padangsidimpuan,Sidaknews.com – Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syahada Padangsidimpuan turun ke jalan dan menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan, Kamis (4/9/2025) sore.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa membawa 18 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Presiden Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan, Sumber Rezeki Harahap, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen perubahan.

Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan saat menggelar aksi Unjuk rasa damai di Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan, Menyuarakan Jeritan Rakyat Indonesia. (Saipul Bahri Siregar)

“Kami hadir di sini sebagai wujud kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi bangsa. Mahasiswa tidak boleh diam melihat ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat,” ujar Rezeki saat berorasi.

Ia menambahkan, negara seharusnya hadir untuk mensejahterakan rakyat, bukan semakin menjauh dari cita-cita keadilan sosial.

12 Isu Nasional yang Dibawa Mahasiswa

Dalam pernyataannya, mahasiswa menyampaikan 12 poin penting yang terkait isu nasional, di antaranya:

  1. Menolak RUU KUHAP yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
  2. Menghapus tunjangan mewah DPR serta mereformasi anggaran parlemen.
  3. Mendesak pembebasan massa aksi yang masih ditahan aparat.
  4. Meminta pelaku pelindasan terhadap driver ojek online dihukum seberat-beratnya.
  5. Mendesak perbaikan sistem pemilu dan partai politik.
  6. Menetapkan standar pendidikan minimal S2 untuk calon anggota DPR.
  7. Menetapkan syarat pendidikan minimal S1 untuk calon anggota kepolisian.
  8. Melakukan revisi terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja.
  9. Mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor.
  10. Mereformulasi sistem pemilu tahun 2029.
  11. Meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan pemerataan pendidikan di wilayah 3T.
  12. Menegakkan supremasi hukum dan kebijakan yang pro-rakyat.

6 Tuntutan Lokal untuk Kota Padangsidimpuan

Selain isu nasional, mahasiswa juga menyoroti 6 isu lokal yang menyangkut langsung kepentingan masyarakat Kota Padangsidimpuan, yaitu:

13. Realisasi program beasiswa pendidikan dari APBD yang transparan dan adil.

14. Percepatan pembangunan serta perbaikan infrastruktur kota.

15. Penetapan Upah Minimum Regional (UMR) yang lebih layak dan berkeadilan.

16. Transparansi pengelolaan anggaran daerah serta pemberantasan korupsi.

17. Peningkatan kualitas layanan publik, termasuk kesehatan.

18. Menghentikan politik pencitraan dan gimmick dari pejabat daerah.

Respons DPRD Padangsidimpuan

Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, menyambut langsung aspirasi mahasiswa dan menyatakan siap menyalurkan tuntutan tersebut.

“Seluruh aspirasi mahasiswa UIN Syahada akan kami sampaikan ke pemerintah pusat, sedangkan untuk isu daerah akan kami teruskan ke pemerintah kota. Kami minta mahasiswa ikut mengawasi agar semua ini bisa terealisasi,” kata Munawaroh.

Aksi Berjalan Kondusif

Aksi damai ini berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI. Hingga akhir kegiatan, suasana tetap aman dan kondusif sebelum massa aksi membubarkan diri dengan tertib.  (Saiful Bahri Siregar)

Komentar