DPR Setujui RKA Kemendikdasmen 2026, Fokus pada Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan

Komisi X DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun anggaran 2026 dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti (Foto: Dok Kemendikdasmen)

Jakarta – Komisi X DPR RI resmi menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, di Jakarta.

Persetujuan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu pembelajaran di seluruh Indonesia.

Menteri Abdul Mu’ti mengapresiasi dukungan penuh Komisi X DPR RI terhadap usulan perubahan RKA Kemendikdasmen 2026. Ia menegaskan, arah kebijakan kementerian selaras dengan visi Presiden 2025–2029 melalui Rencana Strategis (Renstra) Kemendikdasmen: “Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Partisipasi Semesta.”

“Dengan dukungan Komisi X, kami semakin percaya diri memperkuat kebijakan pendidikan yang adil, berkualitas, dan relevan, serta membentuk jati diri bangsa yang kokoh berdasarkan nilai-nilai luhur Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti, Sabtu (6/9/2025).

Lima Program Prioritas 2026

Abdul Mu’ti menegaskan dukungan penuh terhadap tema kerja pemerintah 2026 dengan lima program prioritas:

Percepatan wajib belajar 13 tahun.

Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.

Penguatan kesejahteraan, kualitas, dan profesionalisme guru serta tenaga kependidikan.

Penguatan pendidikan vokasi.

Pemajuan kebahasaan dan kesastraan.

Program tersebut diproyeksikan mendorong pemerataan akses pendidikan, termasuk di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal), serta menyiapkan generasi muda yang adaptif terhadap transformasi sosial-ekonomi nasional.

Dukungan Seluruh Fraksi

Seluruh fraksi DPR menyatakan dukungan terhadap RKA Kemendikdasmen 2026 dengan catatan strategis masing-masing.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Mercy Chriesty Barends menekankan pengawasan program digitalisasi sekolah di daerah 3T serta mendorong tambahan alokasi untuk Program Indonesia Pintar (PIP) di jenjang PAUD.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lewat Reni Astuti menyoroti kebutuhan perhatian lebih pada pendidikan inklusi serta kesejahteraan tenaga pendidikan non-guru, seperti penjaga sekolah dan staf pendukung.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, menutup rapat dengan menegaskan persetujuan DPR atas pagu anggaran Kemendikdasmen dalam RAPBN 2026, termasuk usulan tambahan anggaran.

“Komisi X DPR RI akan terus mendukung kebijakan pendidikan nasional agar sejalan dengan kebutuhan bangsa dan harapan masyarakat,” tegas Esti.

source: infopublik.id

Komentar