Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya pembentukan tim independen pencari fakta untuk mengungkap akar masalah dari demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025.
Menurut Yusril, tim independen nantinya harus menggali fakta lebih dalam dibanding aparat penegak hukum (APH), termasuk mencari tahu penyebab demonstrasi, aktor intelektual, penyandang dana, penggerak, tujuan, hingga targetnya.
“Ini sangat perlu diungkap secara jujur dan objektif, agar negara dan rakyat dapat mengambil langkah hukum lebih jauh, melakukan introspeksi, sekaligus mencegah agar peristiwa serupa tidak terulang,” kata Yusril dalam keterangan resmi, Sabtu (13/9/2025).
Namun, ia menegaskan pembentukan tim independen tersebut masih berada pada tahap tuntutan, usulan, dan wacana. Menurutnya, proses pembentukan hingga pembagian tugas tim tentu memerlukan waktu.
Meski demikian, Yusril memastikan negara tidak boleh berdiam diri menghadapi kejahatan. Aparat penegak hukum tetap bertindak cepat sesuai koridor hukum dan HAM.
“Karena itu, polisi telah memproses hukum para pelaku kerusuhan. Penindakan ini menjadi bukti negara hadir melindungi rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penegakan hukum tidak bisa menunggu terbentuknya tim investigasi independen. Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Pelaku kejahatan yang menunggangi demonstrasi untuk merampok, merusak, membakar, dan menganiaya harus ditindak tegas. Jangan biarkan mereka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti,” tegas Yusril.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan kelompok masyarakat sipil, termasuk Gerakan Nurani Bangsa (GNB), untuk membentuk komisi investigasi independen terkait rangkaian kerusuhan Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah daerah.
Unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil saat itu, yang oleh GNB disebut Prahara Agustus, diwarnai aksi pembakaran, penjarahan, hingga menelan sedikitnya 10 korban jiwa. Salah satunya adalah pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, yang meninggal usai tertabrak kendaraan taktis Barracuda milik Brimob Polri di Jakarta.
“Presiden sudah menyetujui pembentukan komisi investigasi. Detail formatnya akan diumumkan pihak Istana,” kata mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, perwakilan GNB, usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan RI, Kamis (11/9/2025).
Lukman menegaskan, investigasi independen penting agar unjuk rasa mahasiswa, pelajar, dan aktivis masyarakat sipil tidak difitnah sebagai penyebab utama kerusuhan.
Source: Infopublik.id
Komentar