Tanjungpinang,Sidaknews.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Peduli Ibukota (FPI) Kepulauan Riau menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana swastanisasi kawasan Gurindam 12 Tepi Laut. Aksi berlangsung di depan Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu (8/10/2025).
Sekitar 40 peserta aksi membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan agar pemerintah membatalkan proses lelang pengelolaan kawasan Gurindam 12. Mereka menilai rencana kerja sama dengan pihak swasta selama 30 tahun tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat dan bertentangan dengan visi-misi Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.
Ketua Umum FPI Kepri, Ustad Hajarullah, dalam orasinya menyampaikan bahwa pembangunan Gurindam 12 seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa melibatkan investor swasta.
“Pemerintah bisa membangun menggunakan APBD Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepri. Bangunlah sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya untuk kepentingan masyarakat Kepri, khususnya warga Tanjungpinang,” ujarnya.
Hajarullah juga menolak rencana kehadiran gerai-gerai waralaba seperti KFC, McDonald’s, dan Starbucks di kawasan tersebut, karena dinilai tidak mencerminkan karakter lokal dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
“Kita tolak kehadiran brand besar di Gurindam 12. Kawasan itu seharusnya menjadi ruang publik, bukan tempat bisnis yang mengesampingkan rakyat,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah daerah seharusnya mampu membangun tanpa harus menyerahkan pengelolaan ke pihak swasta.
“Kalau bisa membangun bandara dan flyover, masa untuk proyek Rp3 miliar saja harus diswastakan? Ini tidak masuk akal,” tambahnya.
Sementara itu, Ustad Buyam Hadi Nadeak, salah satu orator aksi, menyampaikan kekhawatirannya bahwa Gurindam 12 akan berubah menjadi kawasan eksklusif yang sulit diakses masyarakat kecil.
“Kalau nanti dikelola swasta, bisa jadi masyarakat tidak lagi bebas menikmati kawasan itu. Padahal Gurindam 12 selama ini menjadi satu-satunya tempat warga bisa duduk santai bersama keluarga,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa FPI Kepri akan terus mengawal isu ini dan berencana menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar pada 27 Oktober 2025 mendatang.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepri, Muhammad Iksan, yang hadir mewakili Gubernur Kepri, menerima aspirasi dan tuntutan massa.
“Tuntutan ini akan kami teruskan kepada Gubernur Kepri. Semoga silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah tetap terjaga,” ujarnya singkat. (Cus)
Komentar