Mandailing Natal,Sidaknews.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia telah tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam budaya Mandailing yang dikenal menjunjung tinggi kearifan lokal. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, Sabtu malam (18/10/2025).
Kedatangan Menteri Pigai disambut langsung oleh Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Desa Parbangunan, Panyabungan. Prosesi penyambutan berlangsung dengan adat Mandailing, termasuk pemberian Ulos dan pertunjukan Gordang Sambilan, alat musik tradisional khas daerah tersebut.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Dandim 0212/Tapanuli Selatan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, Kapolres Madina AKBP Arie Sopandi Paloh, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Ny. Yupri Astuti Saipullah, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Bupati Saipullah menyampaikan rasa bangga atas kunjungan Menteri HAM ke wilayahnya.
“Ini merupakan kehormatan bagi masyarakat Mandailing Natal. Kami berharap sinergi dengan Kementerian HAM dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini sudah menjadi bagian dari kehidupan adat kami,” ujar Saipullah.
Bupati menjelaskan bahwa masyarakat Madina memiliki falsafah hidup Dalihan Na Tolu yang menekankan keseimbangan dan penghormatan antar sesama. Menurutnya, prinsip tersebut memiliki makna universal yang sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.
Menteri HAM Natalius Pigai menyambut baik pandangan tersebut. Ia menilai bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya telah lama mempraktikkan prinsip-prinsip HAM melalui adat dan budaya.
“Penghormatan terhadap hak asasi manusia sudah melekat dalam budaya bangsa, termasuk dalam falsafah Mandailing seperti Poda Na Lima yang mengajarkan kebersihan hati atau Paias rohamu. Itulah nilai dasar HAM,” kata Pigai.
Natalius Pigai menambahkan, Kementerian HAM berkomitmen memperluas akses masyarakat terhadap program pendidikan dan pelatihan di bidang advokasi hak-hak dasar manusia. Menurutnya, partisipasi publik menjadi kunci utama dalam memperkuat kesadaran HAM di tingkat akar rumput.
“Kami membuka ruang bagi komunitas dan organisasi lokal untuk terlibat dalam pendidikan HAM. Negara hadir untuk memastikan setiap warga memiliki pemahaman dan perlindungan yang sama atas hak-haknya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pigai juga mengenang hubungannya dengan Tanah Mandailing. Ia mengaku telah mengenal daerah tersebut sejak lama, bahkan sempat melewati wilayah Madina saat bertugas di Kementerian Ketenagakerjaan.
“Saya sudah kenal Madina sejak lama. Dulu waktu masih aktivis, saya bahkan pernah bersembunyi di Tanah Batak,” kenangnya sambil tersenyum.
Sebagai penutup acara, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyerahkan cendera mata kepada Kementerian HAM, yang dibalas dengan pemberian piagam penghargaan dari kementerian kepada pemerintah daerah atas dukungannya terhadap pelaksanaan program HAM di tingkat lokal. (Red)
Komentar