Jakarta – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) melalui pembangunan serta peningkatan kapasitas rumah sakit di wilayah tersebut.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Azhar Jaya, menyampaikan bahwa sebanyak 15 rumah sakit (RS) di wilayah DTPK telah rampung dibangun dan siap beroperasi. Rumah sakit tersebut akan difokuskan pada penyediaan layanan spesialistik dasar untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah terpencil.
“Kita berusaha memecahkan masalah kesehatan di daerah DTPK secara komprehensif. Kelima belas rumah sakit itu akan dilengkapi dengan minimal tujuh spesialis dasar, dan pemetaan kebutuhan SDM-nya sudah disusun,” ujar Azhar Jaya seperti dikutip dari InfoPublik, Jumat (24/10/2024).
Adapun tujuh spesialis dasar yang disiapkan meliputi penyakit dalam, anak, bedah, kebidanan dan kandungan, anestesi, patologi klinik, dan radiologi.
Selain pembangunan fisik, Kemenkes juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang kompeten. Beberapa tenaga kesehatan telah dikirim ke China dan Jepang untuk mengikuti pelatihan intervensi jantung dan neuro intervensi sebagai bagian dari peningkatan kapasitas layanan spesialistik.
Azhar menjelaskan bahwa pemerintah juga memastikan ketersediaan alat kesehatan mutakhir di seluruh RS baru tersebut.
“Untuk alatnya sudah kita tender, termasuk peralatan intervensi dan penunjang lainnya. Targetnya, seluruh 15 RS ini bisa beroperasi sebagai Rumah Sakit Madya dengan standar pelayanan lengkap, sehingga pasien di daerah tidak perlu lagi dirujuk ke provinsi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kemenkes juga tengah menata ulang struktur pembiayaan rumah sakit, khususnya terkait layanan BPJS Kesehatan dan pasien non-BPJS. Saat ini, sistem pembayaran masih berbasis case mix INA-CBGs, namun pemerintah sedang menyiapkan transisi menuju INA-DRG (Indonesia Diagnosis Related Group) yang dinilai lebih adil dan berimbang.
Dengan sistem baru tersebut, pemerintah berharap rumah sakit di daerah dapat lebih mandiri secara finansial tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas.
“Kalau struktur pembiayaan sudah lebih berimbang, subsidi bisa berkurang, dan rumah sakit bisa tumbuh sehat tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap layanan berkualitas,” pungkas Azhar.
Source: Infopublik.id
Komentar