× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda sumut 5 Kelompok Tani di Madina Akan Menerima IPHPS dari Kementerian LHK

5 Kelompok Tani di Madina Akan Menerima IPHPS dari Kementerian LHK

199
SHARE
5 Kelompok Tani di Madina Akan Menerima IPHPS dari Kementerian LHK

Bupati Mandailing Natal, Drs Dahlan Hasan Nasution.

Madina, sidaknews.com - Lima kelompok tani di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) akan mendapat SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia

Izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial tertuang dalam surat Kementerian LHK RI bernomor S.177/PSKL/SET.9/REN.0/7/2020 tertanggal 30 Juli 2020.

Di dalam surat tersebut Kementerian LHK mengeluarkan keputusan soal perhutanan sosial dan Pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Salah satu daerah yang menerima Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) adalah Kabupaten Madina.

Lima kelompok tani penerima tersebut adalah adalah kelompok tani Hutan Sahata Jaya I seluas ± 103 hektar pada kawasan hutan produksi tetap di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal.

Kemudian, kelompok tani Hutan Antunu Jaya seluas ± 52 hektar pada kawasan hutan produksi tetap di Desa Tarlola Kecamatan Batang Natal, kelompok tani Hutan Ingin Maju seluas ± 93 hektar pada kawasan hutan produksi terbatas di Desa Hutabangun Kecamatan Panyabungan.

Seterusnya, kelompok tani Hutan Maju II seluas ± 78 hektar di Desa Banjar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur (18 hektar pada kawasan hutan lindung dan 60 hektar di hutan produksi terbatas), kelompok tani Hutan Mawar seluas ± 87 hektar pada kawasan hutan produksi terbatas di Desa Hutabangun Kecamatan Panyabungan Timur.

Kelompok tani Hutan Maju I seluas ± 78 hektar pada kawasan hutan produksi terbatas di Desa Banjar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur dan kelompok tani Hutan Subur Tani seluas ± 67 hektar pada kawasan hutan lindung di Desa Aek Nabara Kecamatan Panyabungan Timur.

Sementara itu, Bupati Mandailing Natal, Drs Dahlan Hasan Nasution kepada wartawan, Selasa (04/08) membenarkan telah keluarnya SK perhutanan sosial tersebut.

Bupati menyebut, surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk hutan sosial ini rencananya akan dilaksanakan secara faktual dan virtual oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (06/08) di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Penyerahan Surat Keputusan (SK) hutan sosial atau SK Tora ini rencananya akan dilaksanakan secara faktual dan virtual oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (06/08) di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dipusatkan di kantor Gubernur masing-masing" sebut Bupati. (D36)

VIDEO