× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda sumut Aksi Damai GMNI ke Pemko, Walikota Padangsidimpuan: Capek Kita Urus Pemerintahan

Aksi Damai GMNI ke Pemko, Walikota Padangsidimpuan: Capek Kita Urus Pemerintahan

789
SHARE
Aksi Damai GMNI ke Pemko, Walikota Padangsidimpuan: Capek Kita Urus Pemerintahan

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Padangsidimpuan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota

 

Padangsidimpuan, Sidaknews.com - Sejumlah massa dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Padangsidimpuan menggelar aksi damai di depan Kantor Walikota, Kamis (24/9/2020), dalam kesempatan itu massa menyampaikan beberapa tuntutannya.

"Menyikapi Hari Tani Nasional 2020, kami menuntut Pemko Padangsidimpuan untuk mengimplementasikan UU Pokok Agrarian No. 5 tahun 1960, kami juga menuntut Pemko Padangsidimpuan menciptakan Kedaulatan Pangan," pekik Ketua DPC GMNI Padangsidimpuan, Fikri Haikal Harahap.

whatsapp_image_2020-09-24_at_6.37.23_pm_(1)_1

Kemudian, massa juga menuntut Pemko Padangsidimpuan untuk memerhatikan nasib Petani, serta menuntut Pemko Padangsidimpuan untuk menjamin tercukupinya Ketahanan Pangan di Kota Salak, massa juga menyoroti Alihfungsi Lahan Pertanian Sawah di Padangsidimpuan.

Aksi massa itu pun ditanggapi Walikota Padangsidimpuan, namun Walikota sempat mengungkapkan kekesalannya dengan mengatakan capek mengurusi Pemerintahan.

"Capek kita Pak mengurus Pemerintahan ini," ketus Wali Kota saat menanggapi aksi damai massa GMNI Padangsidimpuan.

Dia juga mengingatkan massa agar jangan berpikiran, kalau terjadi sesuatu terhadap Sektor Pertanian, Pemerintah tidak akan diam, dia menegaskan hal itu tak akan mungkin terjadi, bahkan dirinya mengaku bekerja 12 jam, dia juga memersilahkan DPC GMNI Padangsidimpuan ke Dinas Pertanian untuk berkoordinasi tekait apa yang dituntut sesuai Tupoksi-nya.

Sebelumnya, dia mengaku kalau sudah mengecek bahwa pihaknya tak ada pemberitahuan terkait aksi tersebut, dia juga mengaku tak mendapat tembusan terkait aksi tersebut, akan tetapi dia mengatakan, kalau Pemerintah terkait Agraria, pasti merujuk UU No. 5 tahun 1960 dalam menentukan kebijakannya.

"Terkait Ketahanan Pangan di Kota Padangsidimpuan, saudara-saudara sekalian, Swasembada, konsumsi kebutuhan beras di Padangsidimpuan sampai hari ini, dari sisi produksi, masih cukup untuk kebutuhan Padangsidimpuan," tegasnya.

Dia juga menyebut, luas (lahan) pertanian di Kota Padangsidimpuan 3.064 Hektare, itu masih luas lahan Pertanian berkelanjutan hingga sekarang di Kota Padangsidimpuan, dia juga sempat menyinggung Alihfungsi Lahan yang disoroti massa.

"Kami juga konsen terhadap itu (penyelesaian Alihfungsi Lahan Pertanian Sawah) di Kota Padangsidimpuan, karena kita ingin memertahankan, keberadaan lahan berkelanjutan ini, kita juga sadar bahwa, jumlah lahan (Pertanian Sawah) kita dari tahun ke tahun ada pengurangan," kata Walikota.

Oleh sebab itu, untuk menanggulangi hal tersebut, pihaknya sudah punya peraturan Walikota tentang Alihfungsi Lahan, kalau ada Alihfungsi Lahan Persawahan, untuk kegiatan yang lain itu tidak akan diproses Pemerintah, selain itu dia juga nyatakan bahwa Pemerintah tak akan berhenti berupaya memajukan Pertanian di Kota Padangsidimpuan, sebab, hampir separuh masyarakat Kota Padangsidimpuan berprofesi sebagai Petani.

Terkait nasib petani, Wali Kota yang mengaku sebagai Anak Petani, pasti akan mendorong untuk melakukan alihfungsi tekhnologi guna memajukan petani menjadi modern, terkait Ketahanan Pangan, pihaknya telah koordinasi dengan Bulog soal kelangkaan dan lonjakan harga Pangan, walau tengah dilanda Pandemi Covid-19 seperti saat ini, pihaknya mengaku tidak ada kelangkaan pangan yang terjadi di Padangsidimpuan.

Dia juga berpesan apabila massa punya Ide dan Gagasan, alangkah baiknya dialog terlebih dahulu ke Instansi terkait dalam hal ini Dinas Pertanian. (*/Sabar)