× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda hukrim Aktivis Minta Transparan Pengungkapan Kasus Penyelewengan Aliran Dana Kantor Camat Bintim

Aktivis Minta Transparan Pengungkapan Kasus Penyelewengan Aliran Dana Kantor Camat Bintim

669
SHARE
Aktivis Minta Transparan Pengungkapan Kasus Penyelewengan Aliran Dana Kantor Camat Bintim

Kantor Camat Bintan Timur di Kelurahan Kijang Kota.

Bintan, sidaknews.com - Belum lama ini Tim Audit APIP Bintan sudah menerbitkan hasil laporan pemeriksaan dugaan penyelewengan Anggaran Kantor Camat Bintan Timur (Bintim) tahun 2018. Inspektorat Pemkab Bintan, RM Akib Rachim, mendapati nilai kerugian negara Rp 241 juta, yang dilakukan oleh oknum eks Camat Bintim, Minggu (25/10/2020).

Pada kesimpulannya, APIP meminta untuk mengembalikan uang negara yang dimaksud secara berangsur ataupun tunai langsung. Pembayaran dibatasi dengan waktu terhitung 2 bulan dari tanggal 30 September sampai 30 November 2020 mendatang.

Jika sebaliknya tidak dilakukan pembayaran dengan ketentuan yang ada. Dipastikan masuk dalam ranah proses hukum dipihak Satreskrim Polres Bintan.

" Selain saya-kan banyak kasi - kasi lain, yang kasi lain abang sudah konfirmasi ?. Hendaknya ke beliau dulu, Kami-kan ada beberapa kasi. Selain kami yang lain sudah dipanggil. Kalau cuma satu sumberkan tidak bagus juga karenakan ada yang lainnya, Iya konfirmasi ke mereka juga, jangan ke saya sendiri, " Ujar oknum kasi di Kantor Camat Bintan Timur tahun 2018 saat dimintai penjelasannya mengenai kronologis singkat kasus diatas.

Masih sambungnya, Jangan seolah - olah ia pula yang mengada - ngada. Sama memberikan keterangan terkait kegiatan 2018 agar satu bahasa.

" Kalau dipanggil dalam rangka memberikan keterangan saya rasa itu sah - sah saja. Cumakan ada urgensinya yang perlu kami sampaikan dan ada yang tidak. Mungkin yang bisa mengakomodir secara bahasa keseluruhan adalah beliau, " Tambahnya singkat kemarin.

Ditempat terpisah, Seorang Aktivis Sosial dan Lingkungan Bintan, Lelo Polisa Lubis, Sc akhirnya angkat bicara dan menilai memang sudah sepantasnya oknum mantan camat itu mengembalikan uang dari korupsi tersebut.

" Tapi dipahami juga beliau seharusnya dijerat dalam undang-undang Tipikor dan pemecatan dari statusnya sebagai seorang PNS bukan hanya ditegur secara administrasi saja. Kalau seperti ini kedepannya pasti akan banyak lagi oknum pejabat yang akan bermain dengan dana anggaran pemerintah, " Ungkap Lelo kepada awak media.

Lanjutnya, Sedangkan sepengetahuan dirinya dalam undang-undang dikatakan korupsi satu rupiah saja hukumnya penjara, Apa jangan - jangan dalam kasus ini ada unsur politiknya.

" Dan satu hal lagi yang harus diungkap ke publik yaitu siapa saja dan kemana aliran dana yang dikorupsi oleh oknum tersebut agar semua terungkap dengan sejelas-jelasnya, " Tutupnya mengakhiri pembicaraan.
(Alek)

VIDEO