× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda sumut Bupati Karo Teken MoU, Wakil Ketua KPK: Tujuh Jenis Korupsi Harus Dihindari Kepala Daerah

Bupati Karo Teken MoU, Wakil Ketua KPK: Tujuh Jenis Korupsi Harus Dihindari Kepala Daerah

520
SHARE
Bupati Karo Teken MoU, Wakil Ketua KPK: Tujuh Jenis Korupsi Harus Dihindari Kepala Daerah

Bupati Karo Terkelin Brahmana,SH.MH saat tandatangani MoU

Tanah Karo, Sidaknews.com - Dihadapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pinta Uli Siregar, Bupati Karo Terkelin Brahmana, S.H., M.H., bersama Bupati dan Walikota se-Sumatera Utara tandatangani Memory of Understanding (MoU) dan disaksikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama Forkopimda Sumut.

Penandatanganan komitmen ini salah satu bentuk Kepala Daerah harus memiliki catatan pajak yang tertib (tax clearance) dan menyertakan upaya mendorong penerimaan pajak sebagai program kerja yang langsung diawasi oleh KPK.

Disampaikan Bupati Karo Terkelin Brahmana, S.H., M.H., melalui salah satu stafnya kepada Wartawan, melalui pesan Whatsapp-nya seusai menandatangani MoU, Rabu (2/12/2020) sekira pukul 09.30 WIB di Pendopo Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman Medan.

Menurut Terkelin, Tax Clearance sangat kita dukung, apalagi dalam sektor pendapatan asli daerah Kabupaten Karo dan Mou ini akan berdampak positif, sebab saat ini saja kita sudah terapkan "Tapping Box" sebanyak 70 titik dalam mendongkrak optimalisasi PAD," jelasnya

"Sementara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, mengatakan sesuai tupoksinya ada 30 jenis Tipikor, namun dikategorikan menjadi tujuh jenis Korupsi, ketujuh jenis itu Kepala Daerah wajib hindari dan jangan lakukan salah satu kejahatan Korupsi tersebut.

"Warning ini, yakni penyalahgunaan wewenang, suap menyuap penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Untuk itu, dalam Rapat Koordinasi, kolaborasi pencegahan korupsi di sektor pendapatan, maka setiap daerah harus "Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan optimalisasi aset, melalui Tax Clearance," ungkapnya.

"Senada disampaikan Gubsu Edy Rahmayadi, Tax Clearance ini dilakukan sebagai bentuk komitmen setiap Kepala Daerah dengan Provinsi Sumut dalam menambah pajak maupun bayar pajak dalam menambah PAD, sistem ini akan bekerja dan akan diawasi oleh KPK," ucapnya. (AS)

VIDEO