× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda hukrim Diam-diam Kejati Kepri Tetapkan 10 Tersangka Baru Korupsi Tambang Bauksit

Diam-diam Kejati Kepri Tetapkan 10 Tersangka Baru Korupsi Tambang Bauksit

4831
SHARE
Diam-diam Kejati Kepri Tetapkan 10 Tersangka Baru Korupsi Tambang Bauksit

Kejaksaan Tinggi Kepri. Poto: net.

Tanjungpinang, sidaknews.com - Adanya kasus tidak pidana korupsi Ijin Usaha Penambangan (IPU) bauksit, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri telah menetapkan penambahan 10 orang tersangka di Dinas Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Kepri tahun 2018-2019 di wilayah Kabupaten Bintan senilai Rp 30 miliar lebih.

Dikabarkan 10 orang tersangka itu dari pihak swasta yang ikut menikmati hasil tambang yang diduga telah merugikan keuangan negara puluhan miliar rupiah tersebut. Kasus ini merupakan lanjutan dari 2 tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni tersangka AT saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepri, kemudian tersangka AM yang menjabat Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam kasus ini, tim penyidik Kejati Kepri juga telah memanggil dan memeriksa sejumlah pengusaha pemilik IUPK, serta Direktur PT.Gunung Bintan Abadi (GBA) selaku pemilik 1,6 juta ton quota eksport Bauksit dari Kementerian ESDM pusat di Kepri, termasuk telah menerima hasil audit nilai Kerugian Negara (KN) dari BPKP atas dugaan tindak pidana pengeluaran izin Tambang Bauksit tersebut.

Dengan demikian, jumlah tersangka dugaan kasus tambang tersebut menjadi 12 orang. Penambahan 10 orang tersangka tersebut dibenarkan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kepri, Ali Rahim SH ketika dikonfirmasi, Senin (4/5/2020).

“Informasi yang saya terima dari penyidik Pidsus memang ada penambahan 10 orang tersangka tersebut. Namun, untuk lebih jelasnya termasuk inisial ke 10 tersangka itu belum saya terima. Nanti saya cek dulu,” ucap Ali Rahim.

Sementara diketahui kedua tersangka termasuk penambahan 10 orang tersangka tersebut belum dilakukan penahanan. Proses penyelidikan dan penyidikan dugaan kasus tambang bauksit di Bintan tersebut sudah dilakukan tim penyidik Kejati sejak beberapa bulan lalu.

Tim penyidik Kejati mendapati adanya dugaan penyimpangan berupa penyalahgunaan wewenang dan jabatan atas dugaan kasus korupsi izin pertambangan di Kabupaten Bintan tersebut. Informasi diperoleh sebelumnya, tim penyidik Kejati Kepri telah memeriksa puluhan saksi, baik dari lingkungan Dinas ESDM Pemprov Kepri, termasuk beberapa orang dari pihak swasta selaku pengusaha tambang bauksit di Bintan yang diduga bermasalah tersebut.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) untuk penjualan bauksit yang selama ini diterbitkan, ternyata tidak bisa dipergunakan untuk menjual barang galian yang bernilai miliaran rupiah tersebut. Diduga adanya permainan dibalik itu, sehingga timbulah kesepakatan atau konspirasi untuk memberlakukan izin fiktif di luar jalur aturan UU yang berlaku dengan modus menjual bauksit-bauksit tersebut ke PT GBA, meski hal itu dilarang sesuai aturan.

Rekayasa dan dugaan pemalsuan dokumen negara yang dibuat berupa izin tersebut, akhirnya menghalalkan segala cara untuk melakukan pengambilan dan penjualan bauksit di Pulau Bintan bernilai sekitar Rp266 miliar (USD 19 X 1.000.000 ton).

Tidak dikembalikan fungsi hutan seperti semula dengan reklamasi ulang seperti ketentuan aturan, termasuk menghilangkan uang negara melalui pajak bernilai ratusan miliar rupiah, sehingga bisa diartikan telah terjadi tindakan pidana berlapis, memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi.

Akibatnya terjadilah kerusakan hutan dan mengeruk kekayaan hasil bumi secara besar-besar yang tidak mendasar pada izin pertambangan yang sah alias bodong. (As/Dewi)

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO