× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda peristiwa Diskusi BP Kawasan Bintan dengan DPP Gempar Terkait Ijin PT MIPI Tidak Membuahkan Hasil

Diskusi BP Kawasan Bintan dengan DPP Gempar Terkait Ijin PT MIPI Tidak Membuahkan Hasil

608
SHARE
Diskusi BP Kawasan Bintan dengan DPP Gempar Terkait Ijin PT MIPI Tidak Membuahkan Hasil

Aksi demo DPP Gempar di depan kantor BP Kawasan Bintan.

Bintan, sidaknews.com - Terkait surat yang dikeluarkan BP Kawasam Bintan terhadap ijin kawasan oleh PT MIPI (Mangrove Industry Park Indonesia) yang diduga adanya unsur kesengajaan menyalahkan aturan perijinan kawasan terkait kegiatan PT MIPI.

DPP Gempar Provinsi Kepulauan Riau melakukan unjuk rasa yang dilakukan pada Kamis (06/02) sekira pukul 10.00 Wib di depan kantor BP Kawasan Kabupaten Bintan. Unjuk rasa itu menurunkan massa lebih kurang 20 orang dengan koordinator aksi lapangan Jasman.

Jajaran Polsek Gunung Kijang menurunkan personilnya untuk melakukan pengamana agar tidak terjadi anarkis, hal itu dibenarkan oleh Kapolsek Gunung Kijang AKP Monang Silalahi,"Unjuk rasa itu tidak terjadi keributan karena massa langsung diterima masuk dan mereka melakukan audensi,"katanya.

Masa di terima oleh kepala BP Kawasan H Umar Saleh dan di dampinngi kepala bidang Pengawasan dan kepala bidang perijinan BP Kawasan Kabupaten Bintan. Masa unjuk rasa di terima dan dibawa masuk kedalam ruang pertemuan untuk dilakukan diskusi.

Dalam diskusi tersebut massa menyampaikan tuntutannya yaitu, meminta pimpinan BP Kawasan Kabupaten Bintan segera mundur dari jabatan karena diduga ada kesengajaan menyalahi aturan perijinan kawasan terkait kegiatan PT MIPI dan meminta kejelasan terkait surat yang dikeluarkan BP Kawasan Bintan terhadap ijin kawasan oleh PT MIPI.

Meminta diproses hukum apabila terjadinya kerugian negara atau lainnya yang tidak sesuai prosedur yang berlaku terhadap BP Kawasan Bintan terkait perijinan kawasan yang dikeluarkan oleh BP Kawasan.

Atas tuntutan itu kepala BP Kawasan menyampaikan bahwa Kabupaten Bintan tidak seluruhnya masuk dan kawasan FTZ. Sesuai dengan Tugas BP Kawasan apabila ada pemohon mengajukan izin maka kami akan turun kelapangan untuk cek lokasi perusahaan apakah masuk dalam kawasab FTZ. Apabila masuk dalam wilayah kawasan FTZ maka kami akan mengeluarkan izinnya.

Perusahaan MIPI yang berada di Km.23 Bintan Timur masuk kedalam wilayah FTZ maka kami mengeluarkan izin nya.

 Helen selaku Bidang Perizinan BP Kawasan mengeluarkan izin PT. MIPI sesuai dengan aturan yang ada.Sesuai teknisnya kami memproses semua pihak yang mengajukan izin apabila sudah masuk dalam Sistem OSS (Online Sistem Submission) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan.

 Dalam diskusi tersebut mahasiswa meminta kepada BP Kawasan untuk menjelaskan poin-poin yang mereka tuntut namun pada saat pihak BP Kawasan menjelaskan teknis pemberian izin, mahasiswa merasa BP Kawasan menjelaskan terlalu melebar sehingga terjadi perdebatan dan kemudian massa mengambil langkah keluar dari ruangan meninggalkan lokasi diskusi.

Massa menyatakan bahwa tidak ada hasil diskusi hari ini dan menganggap bahwa BP Kawasan membiarkan penyelewengan yang terjadi di PT. MIPI dan akan kembali melakukan unjuk rasa setelah melakukan musyawarah interen. (Dewi)

VIDEO