× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda kepri DPRD Kepri Minta Polemik PPDB Dievaluasi Serius

DPRD Kepri Minta Polemik PPDB Dievaluasi Serius

298
SHARE
DPRD Kepri Minta Polemik PPDB Dievaluasi Serius

Plt Gubernur Kepri bersama Anggota DPRD saat menjumpai para orang tua murid

Batam, sidaknews.com - Anggota DPRD Kepulauan Riau, Suryani berharap persoalan PPDB dievaluasi agar permasalahan klasik di dalamnya tidak terus terulang hingga menimbulkan persoalan di tahun berikutnya, Senin (13/07/2020). Hal ini disampaikannya disela-sela pertemuan dengan orangtua calon siswa yang tidak diterima oleh SMA dari secara Zonasi dekat dengan rumahnya pada bersama Plt Gubernur Kepri, Isdianto.

" Kita berharap masalah PPDB ini tidak berulang terus dengan masalah yang hampir sama setiap tahunnya. Tentu perlu dilakukan evaluasi secara Komprehensif seperti SDM, Metode, Sistem atau perangkatnya, calon siswanya," Ujar Suryani yang juga merupakan Sekretaris Fraksi tersebut.

Dia menambahkan, DPRD tentu mengapresiasi kerja keras dinas pendidikan beserta jajarannya termasuk sekolah - sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak.

" Sangat memahami tentu ada keterbatasan - keterbatasan, Tetapi hal yang dimaksud harus terus dibenahi agar tidak berulang setiap tahunnya, " Katanya lagi saat dihubungi awak media.

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur
zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, prestasi. Pada jalur zonasi dapat menampung hingga 50% dari kuota siswa yang diterima, secara Geografis letak sekolah yang bisa dikatakan favorit tidak tersebar secara merata dan terimbas dengan konsep zonasi ini. Syarat zonasi dapat diikuti dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan PPDB pada Pasal 14 Ayat 3 yaitu domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono mengungkapkan disaat mendampingi Plt Gubernur Kepri mengunjungi beberapa SMA di Batam mengungkapkan hal yang serupa.

"Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah. pemerintah harus hadir untuk menanganinya, ada usulan untuk menambah RKB baru juga kita tampung tapi harus selesaikan juga masalah hulu pendidikan di Kepri agar semua persoalan bisa diselesaikan secara Komprehensif, " tuturnya.

Persoalan zonasi juga bisa menjadi salah satu indikator penghambat terkait penerbitan Kartu Keluarga dari Dinas yang mengeluarkan atau menggunakan surat keterangan domisili yang menyatakan sudah tinggal selama 1 tahun. Kemudian ayat 5 menyatakan “ Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan sekolah asal, " (Alek)

VIDEO