× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda sumut DPRD Madina Setujui P-APBD 2020

DPRD Madina Setujui P-APBD 2020

225
SHARE
DPRD Madina Setujui P-APBD 2020

Rapat paripurna persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2020

Mandailing Natal, Sidaknews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menyetujui rancangan Perubahan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan rancangan P-APBD dilaksanakan melalui Rapat Paripurna pengambilan persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2020 yang dipimpin Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis didampingi Wakil Ketua Erwin Nasution, Jum'at (25/9/2020), Rapat Peripurna tersebut juga dihadiri Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution, dan Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli dan para Kepala Opd Madina.

Sebelum rancangan Perubahan APBD 2020 disahkan, terlebih dahulu Ketua DPRD Madina mempersilahkan Badan Anggaran (Banggar) untuk menyampaikan laporan hasil Rapat Banggar dengan Pemerintah atau TAPD, adapun Rancangan Perubahan-APBD yang disetujui DPRD Madina yaitu Pendapatan Daerah sebesar Rp. 93.323.348.491,00. Belanja Daerah Rp 1.643.636.164.093,32. dan Pembiaya Daerah Rp 117.747.236.120,32.

Setelah Banggar DPRD Madina menyampaikan laporan, selanjutnya Ketua DPRD meminta persetujuan kepada Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2020, dalam kesempatan tersebut Fraksi Gerindra, Demokrat Plus, Golkar, PKB, PKS, Hanura, Persatuan Madina, Amanah Berkarya dapat menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan APBD 2020 agar disahkan menjadi Perda dan ditindaklanjuti ke tingkat selanjutnya.

Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan Anggota DPRD.

"Setelah melakukan rangkaian kegiatan yang cukup panjang dan melelahkan akhirnya P-APBD 2020 telah disetujui bersama, untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Madina," ucapnya.

Dahlan Hasan menegaskan kepada Opd terkait masukan dan catat yang disampaikan oleh Banggar dan Fraksi-Fraksi supaya menindaklajutinya.

"Terkait masukan dan catatan yang disampaikan Banggar dan Fraksi agar kita realisasikan tidak bisa di PAPBD ini harus kita pikirkan untuk menggarankannya di 2021 mendatang," tegas Bupati. (Putra)