× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda kepri Edward Arfa: Gaji Pengangkatan PTT Pasti Tak Terbayar

Edward Arfa: Gaji Pengangkatan PTT Pasti Tak Terbayar

1306
SHARE
Edward Arfa: Gaji Pengangkatan PTT Pasti Tak Terbayar

H. Edward Arfa. SH MM.

Tanjungpinang, sidaknews.com - Pakar hukum yang juga mantan ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang telah berkecimpung di dunia hukum serta berprofesi sebagai pengacara hampir setengah abad lamanya yaitu H Edward Arfa SH MM kini angkat bicara tentang adanya pengangkatan belasan ribu Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemprov Kepri itu jelas sudah menyalahgunakan kewewanagan yang bertentang dengan hukum dan undang undang, Senin (28/9).

"Memanfaatkan jabatannya sebelum cuti pilkada sebagai satu sarana untuk kampanye. Money politik bukan saja secara langsung dengan cara memberikan janji itu juga termasuk unsur korupsi. Dengan menjanjikan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di wilayah Pemprov Kepri itu sama dengan Pengangkatan pegawai pasti tidak terbayar ," katanya.

Karena menurut Edward dalam pengangkatan PTT tentunya ada ketentuan peraturan Perda yang di bahas dalam rapat paripurna di dewan. Dan mengajukan anggaran untuk membayar gaji PTT karena peraturannya itu belum ada sementara Pegawai Harian Lepas (PLH) di bayar dari instansi bersangkutan selama ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ Tanggal 10 Januari 2013 Tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer bagi Gubernur dan Bupati/Walikota se - Indonesia serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 pada Bab XIII Larangan, Pasal 96 :

Ayat (1) PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN;

Ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK;

Ayat (3) PPK dan pejabat Iain yang mengangkat pegawai non PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dilarang mengangkat Pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK (PTT, GTT dan Honorer Lainnya).

Kebutuhan tenaga pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan dipenuhi secara bertahap melalui mekanisme Pengadaan Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Dewi)

VIDEO