× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda daerah Jika Kades Aeramo Masih Berkantor, FPA Akan Melakukan Penyegelan

Jika Kades Aeramo Masih Berkantor, FPA Akan Melakukan Penyegelan

197
SHARE
Jika Kades Aeramo Masih Berkantor, FPA Akan Melakukan Penyegelan

Forum Peduli Aeramo (FPD) ketika beraudiensi dengan BPD Aeramo.

NAGEKEO, sidaknews.com - Forum Peduli Aeramo (FPA) kembali menemui anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Aeramo di Kantor Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (06/10/2020).

Tujuan FPA menemui anggota BPD Aeramo adalah mempertanyakan tindak lanjut dari lembaga BPD Aeramo terkait berapa point tuntutan yang telah dilayangkan FPA pada (25/09/2020) lalu, kepada oknum kades Aeramo, terkait dugaan mengirimkan alat vital ke istri orang yang juga warganya sendiri, berinisial "MS".

 Salah satu poin tuntutannya adalah Melarang kades Aeramo berkantor sebelum Ia (oknum kades) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan media tentang dirinya yang viral dan menghebohkan jagat maya.

 FPA menilai bahwa hal tersebut telah mencoreng nama baik Desa Aeramo dan tatanan budaya Aeramo.

 "Kami datang kesini hanya mau mempertanyakan sudah sejauh mana tuntutan kami beberapa pekan yang lalu yang pernah ketemu BPD, terkait diduga kasus pengiriman alat vital yang diduga di lakukan oknum Kades Aeramo," Ujar Ketua FPA Sius Adha dalam audiens bersama BPD Selasa (06/10/2020).

 Sius mengungkapan bahwa, jika kades Aeramo tidak memberikan klarifikasi dan tidak menggubriskan tuntutan FPA, maka kades Aeramo dinilai tidak menghargai BPD dan masyarakat Aeramo, dan telah melanggar kode etik pemerintahan Desa.

 Oleh karena itu Sius menegaskan bahwa apabila Kepala Desa Aeramo masih berkantor FPA akan menyegelkan kantor Desa Aeramo.

 Sementara itu, salah satu tokoh adat desa Aeramo, Nimus Dheru dalam audiens bersama BPD Aeramo, meminta kepada BPD desa Aeramo untuk segera mencari jalan keluar agar masalah ini segera teratasi.

 "Jangan bertele-tele dengan persoalan ini. Karena menyangkut nama baik desa Aeramo. Kalau berlarut-larut nanti jadi buah bibir orang di luar," tegas Nimus.

 Hal senada diungkapkan Tokoh Muda desa Aeramo, Aron Reo, yang mengatakan dirinya sangat kesal Karena persoalan ini sudah berlarut-larut dan ia menilai bahwa kasus tersebut diduga sengaja dibiarkan karena karena lemahnya sikap tanggap pemda Nagekeo.

 "Ini maksudnya apa?. Jangan membiarkan, berlarut-larut sehingga jangan sampai menjadi asumsi buruk tentang aeramo di luar sana.

Kasus ini sudah mencoreng nama baik aeramo. Kami tidak akan diam dengan persoalan ini. Kehadiran ini tidak ada muatan politik. Jangan politisir ini menjadi sebuah kepentingan politik. Kami datang ini karena merasa malu dengan cerita-cerita negatif tentang aeramo. Oleh karena itu kami minta BPD untuk segera menyelesaikan," tegas Aron Reo Alumni Fakultas Hukum Unifor Ende.

 Semetara ketua BPD Aeramo Saverius Geo dalam menjawaban tuntutan Forum, menjelaskan bahwa pihaknya telah memanggil kades Aeramo untuk memberikan tanggapan terkait tuntutan FPA.

 Dalam rapat bersama Kades Aeramo, Severinus Geo mengutip jawaban Kades Aeramo terkait tuntutan FPA melarang kades Aeramo untuk sementara waktu tidak boleh berkantor, sebelum melakukan klarifikasi. jawab Kades Aeramo "yang melarang saya adalah Bupati".

 Sementara terkait klarifikasi kepada BPD, kades Aeramo mengatakan pihaknya akan memberikan klarifikasi ke pihak yangberikan waktu berikan waktu untuk konsilidasi lebih lanjut 9 berwenang karena sedang dalam proses hukum.

 Menurutnya, BPD juga sejauh ini telah mendatangi kantor camat Aesesa. Namun jawaban dari pemerintahan kecamatan Aesesa senada dengan Kades Aeramo, bahwa kades aeramo tetap melakukan aktifitas seperti biasa karena belum memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang berhak memberhentikan kades Aeramo adalah Bupati.

 Ketua BPD menegaskan bahwa, atas tuntutan yang datang kedua kalinya dari FPA. Ia berjanji, dirinya bersama Anggota BPD lainnya akan menindaklanjuti menuju pemerintahan kabupaten Nagekeo, maka ia meminta agar diberikan waktu untuk menyiapan dokumen dan segera mengirim surat ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti. (M. Yasin)

VIDEO