× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda Post Kawasan Ekowisata Internasional, Kumukiman Juli Selatan Butuh Pemkab Bireuen

Kawasan Ekowisata Internasional, Kumukiman Juli Selatan Butuh Pemkab Bireuen

SHARE
Kawasan Ekowisata Internasional, Kumukiman Juli Selatan Butuh Pemkab Bireuen

Gajah Aceh.

BIREUEN, sidaknews.com - Daerah Aliaran Sungai (DAS) Krueng Peusangan merupakan kebutuhan pokok untuk keberlangsungan ekosistem alam butuh perhatian pemerintah kabupaten Bireuen. Hal ini disebutkan oleh Imum Mukim Juli Selatan Zainuddin. Senin (30/12).

Menurut Zainuddin, Keberadaan aliran sungai tersebut telah dirusaki oleh oknum yang tidak manusiawi dengan cara-cara meracun ikan dengan pertisida, menyetrum ikan dan mengeruk dengan exavator yang menyebabkan bantaran sungai rusak sehingga makhluk hidup yang berada didalam air tidak bisa menikamati kehidupan sebagaimana mestinya kini terancam punah. Kata zainuddin, warga kerab menyapa, apa din.

Menambahkan. Untuk menunjang Kawasan Ekowisata Internasional yang di pelopori oleh Duta Wisata Asia, Duta Wisata Belanda dan Maria dari Duta Wisata Filipina.

Perlu perhatian Pemkab Bireuen sebagaiana yang di sebut dalam Qanun  No.7 tahun 2015  tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Satwa Liar bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)  untuk segara mengambil langkah-langkah Preventif dan konferensif  terhadap satwa yang menjadi kendala bagi pertanian

Sedangkan  Satwa Liar yang selama ini merusak perkebunan warga, juga BKSDA juga tidak hanya diam saja, 

Perlu turun kelapangan untuk menghalau atau merelokasi satwa tersebut ke ketempat khusus agar mereka dapat hidup dengan aman, terpelihara dan terpenuhi kebutuhan hidupnya, sehinga perkebunan masyarakat aman dari gangguan binatang liar  demi ke berlangsungan hidup antara manusia dan hewan. Ujar Apa din.

Demikian juga kita ingatkan Kepada para penebang pohon (red. illegal loging) di kawasan hutan lindung untuk mematuhi ketentuan hukum sebagaiman yang tertulis dalam pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. 

Sementara itu Kementrian maupun Pemerintahan Daerah agar lebih jeli  mengeluarkan HGU terhadap Perusahan Perkebunan Kelapa Sawit supaya hutan lindung kita bisa terpelihara dan terjaga sampai ke anak cucu. (Dicky)