× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda daerah KPUD Kabupaten Malang Diminta Terapkan Prokes Secara Ketat

KPUD Kabupaten Malang Diminta Terapkan Prokes Secara Ketat

168
SHARE
KPUD Kabupaten Malang Diminta Terapkan Prokes Secara Ketat

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Dr. Arbani Mukti Wibowo.

MALANG, sidaknews.com - Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kabupatrn Malang masih menjadi bahan pembahasan terutama penerapan Protokol Kesehatan, karena saat ini Pandemi Covid 19 masih ada dan kekawatiran munculnya Klaster Pilkada sangat mungkin bisa terjadi oleh karenanya, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang minta KPUD menerapkan Peraturan PKPU terkait Protokol Kesehatan secara ketat.

Mengacu pada Pasal 58 PKPU Nomor 13/2020 berbunyi, Pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan secara tatap muka, harus mematuhi protokol kesehatan dengan menyediakan sarana sanitasi berupa air mengalir, sabun, atau hand sanitizer. Peserta kampanye dibatasi maksimal 50 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo, menyampaikan koreksinya terkait penerapan Protokol Kesehatan pada pilkada 2020 Kabupaten Malang, dengan jumlah TPS yang sangat banyak,, akan sangat riskan apabila KPUD Kabupaten Malang, sebagai penyelenggaraan Pilkada yang tidak diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat bisa memunculkan kluster baru.

“Secara kedinasan, kami sebenarnya khawatir. Karena dalam Pilkada nanti, terdapat partisipasi sekitar 20 ribu lebih, masyarakat di Kabupaten Malang yang dikategorikan sebagai Komorbid (memiliki penyakit bawaan). Sehingga, memiliki potensi tinggi tertular Covid-19. Itulah mengapa, standart Prokes harus dijalankan dengan maksimal,” kata Arbani, di Pendopo Agung, Selasa (6/10).

Dinas Kesehatan memberikan masukan kepada KPUD Kabupaten Malang, agar ke depan dapat memiliki prosedur dan pelayanan khusus bagi para pemilih saat Pilkada. Khususnya, kepada para penderita komorbid ini.

“Kalau bisa, nantinya khusus para penderita komorbid ini bisa difasilitasi oleh KPUD. Artinya, dapat tetap memilih, namun lokasi pemilihannya disesuaikan atau mungkin disiasati dapat memilih di rumahnya sendiri. Dengan kata lain, ada petugas KPUD yang berkunjung ke rumah-rumah para penderita komorbid ini, pungkasnya. (ones)

VIDEO