× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda sumut Langgar Prokes, Forkopimda : Pengelola Jambur dan Pembuat Pesta Dapat Dipidana

Langgar Prokes, Forkopimda : Pengelola Jambur dan Pembuat Pesta Dapat Dipidana

160
SHARE
Langgar Prokes, Forkopimda : Pengelola Jambur dan Pembuat Pesta Dapat Dipidana

Rapat berlangsung untuk membahas prokes Covid-19,tentang acara pesta dan hajatan (Foto/Ist)

Tanah Karo,sidaknews.com - Pihak dari Pemerintah tidak henti-hentinya menggaungkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker, atur jarak untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19,namun hal ini seakan sering diabaikan.

Terkadang seolah-olah kita tidak percaya, bahwa virus tersebut tidak ada, padahal sudah banyak nyawa manusia hilang akibat direnggut virus yang tidak terwujut itu.

Bahkan pesta adat dan pesta hajatan sudah terlaksana belakangan ini sehingga menjadi sorotan tajam berbagai kalangan, dan terkesan adanya pembiaran dalam melonggarkan prokes dimasa pandemi Covid-19 ini.

Bahkan ada beberapa Jambur di kota Kabanjahe telah dioperasikan oleh pengelola untuk memberikan tempat bagi pihak pesta dan hajatan ,dalam hal ini dinilai mengabaikan protokol kesehatan, sehingga rentan menimbulkan dampak kluster baru covid-19.

Untuk itu, mari berikan saran masukan sehingga dapat kita sepakati dan putuskan bersama, kedepan langkah- langkah yang akan kita terapkan kepada pihak pengelola Jambur maupun yang melanggar prokes. " Kata Kadis parawisata Munarta Ginting, selaku teknis rapat bersama Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH, Dandim 0205 /TK Letkol Kav Yuli eko Hadyanto, Kabag ops polres Tanah kompol Dearma munte dan OPD terkait, Selasa (12/1/2021) Sekira pukul 13.00 wib diruang rapat asisten kantor Bupati Karo.

Ditambahkan Munarta , dalam menentukan sikap dan sanksi bagi pelanggar prokes, maka akan dilakukan terlebih dahulu simulasi jumat ini (15/1) setelah itu akan disampaikan kepada pihak pengelola dan pihak yang berpesta tata cara aturan prokes yang benar. Jika kedepannya ada yang melanggar maka sesuai aturan akan ditindak oleh tim gugus tugas." Tegasnya.

Sementara Dandim 0205 /TK Letkol Kav Yuli eko Hadyanto mengaku akhir akhir ini melihat banyak kegiatan pesta di Jambur Kabanjahe yang notabene belum maksimal melaksanakan protokol kesehatan. Hal ini, jika Masalah covid-19 saya akan terus bicara, ini sangat menarik, kalau didaerah lain pengetatan prokes semakin tajam, namun di daerah kita semakin kendor.
Disini kita heran dalam pelaksanaan pesta adat, seharusnya harus ada rambu dan aturan pembatasan mencegah kerumunan, bukan kebablasan, dan efeknya bisa menimbulkan cluster baru. "Kata Eko.

Hal senada dilontarkan Kabag Hukum Monika Maytrisa Purba, SH, pada prinsip aturan dari tingkat pusat semuanya sudah jelas baik dalam instruksi Mendagri belum lama ini Nomor 1 Tahun 2021 menyebutkan dalam mencermati perkembangan pandemi Covid- 19 yang terjadi akhir-akhir ini.

Dimana beberapa negara di dunia telah melakukan pembatasan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru virus Covid- 19, diperlukan langkahlangkah pengendalian pandemi Covid- 19.

Selain itu, dipoint Kedelapan disampikan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Wali kota:
A. Mengoptimalkan kembali posko satgas Covid -19 tingkat provinsi, Kabupaten dan kota sampai dengan desa. Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabcl, transparan dan bertanggung jawab.

B. Berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun mclalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan ,Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia.

"Menilik aturan ini, sudah ditegaskan bahwa harus ada pengetatan dan pembatasan mobilisasi masyarakat, tidak bisa ditawar -tawar lagi, tinggal kesepakatan tim gugus semuanya dalam aplikasikan instruksi tersebut." Jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, MH cukup prihatin jika ada indikasi selama ini pengendoran prokes dari dinas terkait. Mari kita bekerja sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Saya rasa semua sudah ada aturan mekanisme, apalagi seusai kata kabag hukum tadi jelas instruksi mendagri bahwa prokes harus diterapkan.
Ini pembelajaran bagi kita semua, jangan nanti muncul kluster kluster baru, kita saling menyalahkan dan saling mencari kambing hitam, padahal semua tinggal kita bekerja dan pedoman aturan dan mekanisme yang ada.

" Untuk itu, sebagai leading sektor Parawisata segera lakukan kordiansi dan kolaborasi dengan OPD terkait, pihak pengelola Jambur dan Kepala desa, supaya mereka paham prokes yang sebenarnya sesuai ketentuan, dan sampaikan jika tidak sesuai maka tindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan pernah ragu, jika perlu bubarkan yang melanggar aturan. Pembubaran itu demi kebaikan tidak masalah, pasti masyarakat pro mendukung atas kinerja tim dilapangan nanti. "Tegas Terkelin Brahmana.

Menyikapi jika ada pelanggaran prokes saat pesta adat maupun hajatan pesta, Kapolres Tanah Karo melalui kabag ops Kompol Dearma Munthe, menyatakan siap mendukung Satpol PP Sebagai ujung tombak pemantau penertiban pelanggar prokes dan akan bersinergi dengan aparat TNI dalam melakukan penegakan hukum."Ujarnya. (AS)