× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda investigasi LSM ICTI Minta KPK Periksa Proyek Pembangunan Irigasi Tapau Kanan 1

LSM ICTI Minta KPK Periksa Proyek Pembangunan Irigasi Tapau Kanan 1

1505
SHARE
LSM ICTI Minta KPK Periksa Proyek Pembangunan Irigasi Tapau Kanan 1

Ketum LSM ICTI-Kepri, Kuncus.

Tanjungpinang, sidaknews.com - Terkait proyek pekerjaan pembangunan Irigasi Tapau kanan 1 tahun anggaran 2018 lalu, proyek tersebut disinyalir pelaksanaan pekerjaan sempat tersendat alias tidak mulus bahkan masih ada pembayaran upah tukang yang belum terbayarkan.

Proyek tersebut dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dengan anggaran Rp37.029.000.000 yang dikerjakan oleh pihak PT Benteng Indo Raya.

Hal ini disampaikan Kuncus ketua LSM ICTI-Kepri (Investigation Coruuption Transparan Independen) kepada wartawan, menurut hasil konfirmasi dari Rian salah satu eks Mandor di proyek tersebut mengatakan, bahwa di tahap akhir (Rian-red) bersama PPK melanjutkan pekerjaan tersebut pada bulan Setember 2018, atas tawaran yang disampaikan oleh PPK akhirnya pekerjaan dilaksanakan, dengan catatan, saya meminta PPK untuk menjamin pembayaran sejumlah material untuk proyek tersebut.

Setelah pekerjaan selesai, ternyata upah dan sejumlah hutang di material tak kunjung dibayar oleh PPK. Sebut Rian.

Sambung Rian, dan sisa pebayaran yang dijanjikan akan diserahkan PPK malah habis membayar hutang PT BIR di pekerjaan awal, sebelum kami lanjutkan pada pekerjaan akhir, kata Rian saat dihubungi beberapa hari lalu.

Lanjut Rian, untuk menjaminkan ke toko material, PPK mengeluarkan cek atas nama perusahaan lain. Namun setelah jatuh tempo ternyata cek yang diberikan PPK tersebut tidak dapat diuangkan karena tidak  ada dana di rekening cek tersebut. 

Sebelumnya berita ini ditayangkan media ini mencoba konfirmasi pihak PPK, Eris mengatakan, tidak ada masalah, Namun setelah ditindaklanjutinya tenyata, masih meninggalkan hutang dengan jumlah yang banyak. 

Kuncus menduga, dalam pelaksanaan pekerjaan ada dugaan yang tidak beres, karena pekerjaan diselesaikan oleh pihak lain (bukan pemenang lelang), informasi yang diperoleh bahwa pihak perusahaan yang semula mengerjakan proyek tersebut sudah angkat tangan alias tidak sanggup untuk melanjutkannya.

"Dalam waktu dekat, kita akan menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kasus ini ditindaklanjuti dan terang benderang," terang Kuncus. (Red)

VIDEO