× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda hukrim LSM Laporkan Kasus Dugaan Korupsi Pemkab OKI, OKU dan OI Ke Polda Sumsel

LSM Laporkan Kasus Dugaan Korupsi Pemkab OKI, OKU dan OI Ke Polda Sumsel

2248
SHARE
LSM Laporkan Kasus Dugaan Korupsi Pemkab OKI, OKU dan OI Ke Polda Sumsel

Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Penelitian Aset Negara Provinsi Sumatera Selatan melaporkan kasus dugaan korupsi di tiga kabupaten ke Polda Sumsel. Rabu (21/10).

Palembang, sidaknews.com - Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Penelitian Aset Negara Provinsi Sumatera Selatan melaporkan kasus dugaan korupsi di tiga kabupaten ke Polda Sumsel. Rabu (21/10).

Dugaan korupsi yang di laporkan meliputi :

1. Pembangunan rumah sakit daerah (RSUD) di kabupaten OKI dengan anggaran Rp7.999 M lebih berasal dari APBD 2020 oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman di kerjakan PT. Osa Putra Baton.

2. Pembangunan RSUD Ibnu sutowo di Batu Raja kabupaten OKU sebesar Rp58,664 Milyar lebih yang berasal dari APBD 2020 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang lanjutan pembangunan 2019.

3. Sedangkan di kabupaten OI turut juga di laporkan

A. Dinas PU dan Penataan Ruang yang meliputi proyek peningkatan jalan ruas dalam kota Indralaya Rp6.268 M lebih APBD 2020. 

B. Pembangunan jalan Ibul Dalam oleh PT. Tania Pratama APBD 2020 sebesar 1.950, pemeliharaan jalan Srijabo - Kota Daro dengan dana 1.986.

C. Pembangunan jalan Pematang - Bangsal Lebung Jangkar oleh PT. Putra Carisa APBD 2020 dengan anggaran 1.477 M lebih.

D. Serta dinas pendidikan dan kebudayaan terkait pengadaan buku dari APBD 2020 oleh PT. Mustika Perkasa sebesar 1.384 M lebih.

Laporan yang di sampaikan dalam aksi demo Rabu, (21/10) ke Mapolda Sumatera Selatan koordinator aksi Yongki Ariansyah meminta segera di tindak lanjuti.

"Semua dugaan korupsi dengan modus pembangunan proyek adanya dugaan Mark-Up dan tidak sesuai bestek atau RAB. "Sebut  Koordinator Aksi Yongki Ariansyah.

Dalam orasinya korlap aksi meminta laporan dugaan korupsi di kabupaten OKI, OKU dan OI segera di tindak lanjuti dan di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. .

Dikatakan Yongki, "Kami sering melaporkan kasus dugaan korupsi di Kejati Sumsel, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya, oleh karena itu kami laporkan ke Polda Sumsel.

"Kami juga ikut menyerahkan beberapa dokumen proyek yang kami laporkan tadi di serahkan ke Kompol. Abudani", ujar Yongki.

Jadi yang kami laporkan ke Polda adalah kasus dugaan korupsi dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman OKl, dinas PU dan Penataan Ruang OKU dan dinas PU. Serta pendidikan dan kebudayaan kabupaten OI terkait dugaan korupsi proyek APBD 2020. Tutup Yongki Ariansyah. (Iskandar Mirza)