× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda Post Mahasiswa: KPK Jangan Biarkan Subussalam Ladang Korupsi Para Pejabat 

Mahasiswa: KPK Jangan Biarkan Subussalam Ladang Korupsi Para Pejabat 

SHARE
Mahasiswa: KPK Jangan Biarkan Subussalam Ladang Korupsi Para Pejabat 

Sejumlah Mahasiswa Subulussalam yang tergabung dalam Solidaritas Independen Mahasiswa Anti Korupsi (SIMAK) menggelar aksi damai di depan kantor KPK Jakarta Pusat, Rabu 18 Desember 2019.

JAKARTA, sidaknews.com - Sejumlah Mahasiswa Subulussalam yang tergabung dalam Solidaritas Independen Mahasiswa Anti Korupsi (SIMAK) menggelar aksi damai  di depan kantor KPK Jakarta Pusat, Rabu 18 Desember 2019.

Mereka berorasi secara bergantian meminta KPK jangan membiarkan kota Subussalam sebagai ladang Korupsi para Pejabat.

Oleh karena itu Kami Mahasiswa putra putri Subussalam berharap KPK mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di kota Subulussalam, yang mereka anggap tidak menemukan titik terang padahal menurut mereka isu tersebut sudah begitu viral di media sosial. 

Koordinator aksi Adi Asmara dalam orasinya, bahwa kasus kolusi dan nepotisme itu harus di usut tuntas di tanah Syekh Hamzah Fansuri Kota Subulussalam, apalagi katanya ini menyangkut tentang hak masyarakat yang di rampas oleh para mafia berkedok pejabat. 

Pemuda asal Dusun Rahmah itu juga begitu lantang meneriakkan "Tangkap Mafia Berdasi Di Kota Subulussalam" tidak terlihat raut wajah lelah di mukanya, apalagi menyangkut tentang tanah kelahirannya. 

Setelah berorasi hampir kurang lebih 1 Jam, mereka pun di panggil oleh pihak KPK untuk masuk kedalam gedung dan sembari membawa dokumen pengaduaan. Adi bersama satu rekanya Muzir masuk mewakili para aksi untuk menyampaikan kasus yang meraka bawa. 

Setelah kurang lebih setengah jam berada di dalam gedung, Adi dan Muzir pun akhirnya keluar dengan membawa map yang tidak diberi perlihatkan ke awak media karena menurut mereka rahasia. 

Namun saat kami wawancarai usai aksi, Adi mengatakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 10 Miliar yang semestinya untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di duga mengalir ke beberapa penjabat di Subulusalam, begitu juga dengan proyek fiktif dengan dalih Kas Bobol 2 miliar, ia meminta untuk di proses hukum para pelakunya, dan yang terbaru adalah tentang Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Sosial (RTLH) dimana di kabarkan terjadi pungli oleh Dinas Sosial melalui konsultan. 

"Tadi kita sudah langsung jumpa dengan pihak pengaduan, karena dokumen pengaduaan memang sudah ada sama kita, ya langsung kita laporkan, di dalam gedung tadi sudah kita jelaskan semua, siapa yang membawa dana tersebut dari pusat, lalu dinas apa yang mengelola kita sudah sampaikan, ya harapan kita semua segera terungkap". Pungkas Adi. Kegiatan aksi tersebut berjalan lancar dan tertib dengan pengawalan pihak kepolisian Polda Metro Jaya Jakarta. (Ril.Muzir Maha)