× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda aceh Oknum Dinas PUPR Terancam di Polisikan, Kasus Penyerobot Lahan Tanpa Izin di Aceh Jaya

Oknum Dinas PUPR Terancam di Polisikan, Kasus Penyerobot Lahan Tanpa Izin di Aceh Jaya

540
SHARE
Oknum Dinas PUPR Terancam di Polisikan, Kasus Penyerobot Lahan Tanpa Izin di Aceh Jaya

Salah saatu lahan masyarakat yang tidak ganti rugi oleh dinas terkait.

Banda Aceh, sidaknews.com - Oknum mantan Penjabat Pelaksana Tehnik Kegiatan (PPTK) di dinas PUPR Aceh Jaya berinisial AZ Terancam di Polisikan oleh Masyarakat pemilik lahan dalam Delik Kasus penyerobot Lahan tanda Izin. hal ini di sampaikan oleh Mustafa Adullah, SE,

“Kasus ini sudah lama Masyarakat hendak laporkan kepada Penegak Hukum, lantaran Dinas PUPR Aceh Jaya tidak Respon untuk meyelesaikan ganti rugi lahan yang telah di Bangun Daerah Air Sungai (DAS) Irigasi Jumbo tahun 2015 sampai 2019 Infomasi dari berbagai sumber mengatakan Proyek APBN Anggaran Tahun berjalan atau (red.Mutiyes) dibawah Dinas PUPR Aceh Jaya, sarat Masalah,” Kata Mustafa Abdullah. Pada Kamis (25/06).

Pasalnya Proyek Irigasi Jumbo yang di kerjakan oleh rekanan diduga tanpa Plang Kontrak sudah selesai dikerjakan Namun belum ada ke jelasan pembayaran ganti rugi sekarang ini.

Infomasi dilapangan lahan Masyarakat di lintasi lima gampong sepanjang puluhan KM lebar lebih kurang 35 meter, Masyarakat menilai dinas PUPR telah memaksa kehendak menyerobot lahan masyarakat tidak melakukan ganti rugi, alasannya karena ada kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan Dinas tersebut.

“Kalau memang disetujui oleh semua Masyarakat kenapa belakangan menuai Protes oleh pemilik lahan disaat proyek sedang berjalan di tahun 2015 desak Dinas PUPR Aceh Jaya segera bayar ganti rugi lahan yang diserobot tanpa Izi,” ujar Mustafa Abdullah.

Mustafa Abdullah menjelaskan, Lahan perkebunan abang saya itu yang diserot lebih sepanjang 4000 Meter, lebar 35 meter, sekarang ini sudah berbelah dua akibat pengalian saluran Irigasi
sebelah kanan 6 meter – selah kiri 6 meter, menurut Dinas PUPR Enggan membayar karena ada kesetujuan.

Kami tidak merasa Dinas maupun Aparatur gampong/keuchik lakukan Negosiasi Musyawarah mengenai ganti rugi lahan, melainkan hanya secara lisan itu kami akui ada memang. Namun itu bukan berarti sudah selesai, perlu proses adanya lanjutan, dan tidak mungkin begitu saja, karena lahan itu saya beli dari Masyarakat setempat, selain memiliki surat dan legalitas yang jelas.

“Yang menjadi pertanyaan apakah mungkin lahan yang kami beli tidak menuntut ganti rugi,” ujar Mustafa Abdullah.

lahan Masyarakat di alih pungsikan oleh Pemeritah maupun dari Intasi manapun wajib bayar bukan suatu alasan karena kebutuhan untuk masyarakat lalu boleh mengambil begitu saja.

masih kata Mustafa Abdullah. Pemerintah pastinya menyediakan dana pembebasan lahan sesuai ketentuan harga pasaran di daerah, artinya tidak sembarang Pemerintah berani lakukan penyerobotan lahan tanpa Izin, sebagaimana sekarang, dan ini boleh di katakan sudah termasuk Perampasan Hak orang lain dan itu melawan Hukum sangsinya Pidana 4 Tahun penjara sebagaimana disebut dalam KUHP Pasal 385.” Terang Mustafa Abdullah.

Terkait kasus ini, keuchik pernah minta izin kepada abang saya bahwa lahan perkebunan miliknya kemungkinan terkena bangunan saluran aliran air Irigasi untuk aliri air kesawah kebutuhan masyarakat umum. katanya.

Muhidin Daud pada saat itu jawab. Jika memang kebutuhan untuk Masyarakat perlu pembangunan untuk Musalla, rumah Sekolah kepentingan masyarakat yang lainnya silakan di ambil seberapa bisa digunakan. akuinya.

“Maksud daripada silakan ambil seberapa bisa artinya bukan tanpa ada proses ganti rugi, dalam catatan perlu adanya Negosiasi ketentuan harga lahan berapa per meter yang harus dibayar oleh Pemerintah.

ternyata hal ini Pemerintahan maupun aparatur keuchik gampong tidak pernah melakukan apapun, tahu-tahunya rekanan serobot lahan kami tanpa Negosiasi, ini yang kami sesalkan,” kata Mustafa Abdullah.

Bicara masalah bangunan Irigasi kebutuhan masyarakat tidak ada ganti rugi sangat keliru, meskipun kebutuhan masyarakat umum Pemerintah sebelum melaksanakan bangunan Wajid membebaskan lahan.

Apalagi proyek APBN pusat mereka tidak main-main dan Miliran anggaran yang dikucurkan terutama untuk pembebasan lahan. justru itu yang paling utama. Kata dia.

Harapan kami kasus ini ada baiknya secepat mungkin di selesaikan secara di Musyawarah sebelum kasus di laporkan oleh Masyarakat ke penegak Hukum, Polda Aceh, maupun ke pusat, bila ini terjadi tidak tertutup kemungkinan jadi temuan di kemudian hari, siapapun yang terlibat akan meminta pertanggung jawaban oleh Penegak Hukum di kemudian hari.

“Oleh karena itu jika tidak ada selusi akan kami laporan kepenegak hukum dan tidak tertutup kemungkinan selain soal penyerobotan lahan juga akan muncul masalah Fisik Bangunan, dan kasus ini akan kita beritakan lanjutan lebih melebar mengarah kepada Fisik Banggunan di edisi lanjutan,” terang Mustafa Abdullah, SE, Ketua Umum Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Aceh (SATGAS PPA).

Keuchik gampog di kawasan Lamno, Jaya, berinisial Hasyim dikonfirmasi membenarkan hal itu, “pernah saya temui Muhidi Daud pemilik lahan meminta Izin bahwa lahannya akan terkena bangunan Irigasi, beliau mengizinkan, Namun belakangan muncul permintaan ganti rugi, saya tak Faham kenapa demikian.

“Adapun kami aparatur gampong mengadakan Musyawarah bicarakan masalah lahan yang terkena bangunan saluran Irigasi Dinas tidak di bayar ganti rugi, karena Irigasi itu kebutuhan masyarakat umum, dalam rapat itu memang Muhidi Daud tidak hadir kerena beliau tugas di Meulaboh, Aceh barat. Pada saat itu. Sebut Keuchik Hasyim.

Secara terpisah Kepala Dinas PUPR Aceh Jaya, melalui oknum mantan PPTK berinisila AZ, menjelaskan. proyek Daerah Air Sungai (DAS) Irigasi Jumbo sumber APBN adalah Proyek jemputan kebutuhan Masyarakat lamno, jadi tidak ada anggaran pembebasan lahan sebagaimana tuntutan sebagian masyarakat pemilik lahan.

“Sebelum itu memang ada sepakatan antara Masyarakat dengan pihak Pemerintah Kabupaten, Dinas PUPR Aceh Jaya pernah di Musyawarah kan sebelum itu, yakni Keuchik yang hadir diminta menyampaikan hal ini kepada masyarkat masing-masing gampong dan itu di setujui semua pihak. maka terlaksanalah Proyek Irigasi itu dikerjakan oleh rekanan selama Lima tahap. Demikian jawaban konfirmasi mengenai pembebasan lahan cetus AZ. (D.ril)

VIDEO