× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda kepri Oknum PNS Kantor Camat Bintan Timur Diduga Tidak Netral, Ini Sepucuk Surat dari Pengawas

Oknum PNS Kantor Camat Bintan Timur Diduga Tidak Netral, Ini Sepucuk Surat dari Pengawas

850
SHARE
Oknum PNS Kantor Camat Bintan Timur Diduga Tidak Netral, Ini Sepucuk Surat dari Pengawas

Kantor panwaslu Bintan Timur di Kelurahan Kijang Kota.

Bintan, sidaknews.com - Beberapa waktu yang lalu mengenai salah seorang oknum PNS di lingkungan Kantor Kecamatan Bintan Timur yang diduga tidak netral karena postingan ajakan atau undangan ke Grup Publik Relawan salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Medsos (Facebook) telah diketahui hasil perkembangan maupun kesimpulannya.

Hal tersebut terungkap lewat sepucuk surat ( Formulir Model A.17 ) yang dikirimkan langsung oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Panwaslu Bintan Timur, Muhammad Musa ke awak media lewat pesan singkat pada tanggal 16 November 2020 lalu.

Dalam surat itu berbunyi tentang pemberitahuan status laporan/temuan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status laporan sebagai berikut :

Nomor temuan 01/PL/PG/Kec Bintan Timur/10.04/XI/2020, Status dihentikan, Instansi tujuan / alasan tidak terpenuhinya syarat Materil yaitu Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan.

Keterangan alasan tidak ditindaklanjuti karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan dan alasan laporan tidak diregistrasi tidak memenuhi syarat materil.

" Terimakasih kepada Bawaslu melalui pihak Panwaslu yang sudah sangat tanggap dalam laporan dugaan pelanggaran oknum ASN yang bekerja di Kantor Camat Bintan Timur. Walaupun akhirnya laporan dimaksud terhenti di akibatkan tidak terpenuhinya bukti berupa minimal dua orang saksi, " Ujar seorang Aktivis Sosial dan Lingkungan Bintan, Lelo Polisa Lubis, Sc dalam komentarnya.

Masih sambungnya, Ia berharap Dinas terkait memberikan teguran keras kepada yang bersangkutan agar selanjutnya tidak terjadi lagi hal demikian.

" Iya, Diingatkan setiap ASN maupun tenaga honorer lainnya dan pegawai yang berada dalam lembaga pemerintahan kedepannya supaya dapat bersikap netral tanpa ikut serta dalam kegiatan politik apapun bentuknya, " Tambahnya singkat, Jum'at (20/11/2020). (Alek)