× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda tebagsel Penerapan Perda 07 Tahun 2012 Dipertanyakan, Reklame Rokok Penuhi Kota Padangsidimpuan

Penerapan Perda 07 Tahun 2012 Dipertanyakan, Reklame Rokok Penuhi Kota Padangsidimpuan

573
SHARE
Penerapan Perda 07 Tahun 2012 Dipertanyakan, Reklame Rokok Penuhi Kota Padangsidimpuan

Kemeriahan warna warni iklan rokok menghiasi Kota Padangsidimpuan di malam hari.

Padangsidimpuan, sidaknews.com -  Sebagai kota pendidikan sudah selayaknya Padangsidimpuan memiliki berbagai fasilitas yang mendukung untuk itu.

Salah satunya yang cukup diacungka  jempol, karenna Kota Padangsidimpuan telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang menentukan beberapa kawasan bebas rokok. Yakni Perda No 07 Tahun 2012.

Tapi kenyataan di lapangan terkesan bertolak belakang dengan Perda tersebut. Pasalnya saat kita memasuki kota Padangsidimpuan kita akan disambut dengan iklan berbagai macam merek rokok di sisi kiri dan kanan jalan. Terutama di pusar kotanya.

Iklan produk rokok sepertinya membanjiri Kota Padangsidimpuan, baik do sisi jalan provinsi, apalagi jalan utama/protokol juga banyak iklan rokok berjejer.

Sementara menurut Peraturan Pemerintah RI No. 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau.
Dalam peraturan tersebut ada dicantumkan larangan iklan produk rokok dipasang di Jalan protokol/ Jalan utama termasuk di tempat ibadah dan sekolah. 

Tapi bila kita melihat di sepanjang Jalan Sudirman, SM Raja, Jalan Imam Bonjol dan sebagian besar lainnya  termasuk  di beberapa titik terpasang iklan rokok.

Untuk kawasan sekolah dilarang dipasang iklan rokok dalam bentuk apapun baik hanya sekedar stiker.

Irfan Azhari Nasution, Pengamat perkotaan, Minggu (15/6) mengatakan, pada pasal pasal 31 huruf B yang tertulis di Peraturan Pemerintah Nomor. 109 menjelaskan secara rinci iklan (adiktif) media luar ruang tidak diletakkan dijalan utama atau protokol. Jenis-jenis iklannya Baliho, Banner, Neon Bokdls, Spanduk dan video tron. 

"Itu banyak kalipun iklan rokok tak beraturan malah berdampingan semua dan ukurannya juga besar" Kata Irfan.

Irfan menambahkan, Pemerintah Kota dan DPRD harus mengkaji ulang atau menata tata letak dan juga harus membuat regulasi yang jelas agar tidak terus menerus melanggar aturan pemerintah pusat terkait iklan dan juga keberadaan iklan yang berdekatan kawasan sekolah dibongkar dan jalan protokol

"Harus secepatnya diselesaikan, bongkar semua iklan di jalan protokol, dekat kawasan sekolah dan rumah ibadah, dibuat radiusnya. Masak Kota sebesar ini tak punya aturan tentang iklan rokok. Lagian kalau mau PAD harus dibuatlah aturan hukum yang jelaas biar orang yang beriklanpun merasa terlindungi" Kata Irfan lagi. (Safri)