× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda kepri Penetapan Plt Direktur RSUD RAT Provinsi Kepri Dinilai Tidak Transparan

Penetapan Plt Direktur RSUD RAT Provinsi Kepri Dinilai Tidak Transparan

1117
SHARE
Penetapan Plt Direktur RSUD RAT Provinsi Kepri Dinilai Tidak Transparan

RSUD RAT Provinsi Kepri.

Tanjungpinang, sidaknews.com - Terkait Penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Raja Ahmad Tabib, Dr. dr. HA Yusmanedi MMRS. Sp.EM yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2020. Atas nama Gubernur Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau TS. Arif Fadillah, pada menerbitkan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Nomor : 8820 / 3324 / BKPSDM/SP 2020.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) DPRD Provinsi Kepri Lis Darmansyah angkat bicara terkait penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri, Kamis (15/10).

Lis Darmansyah mengatakan keputusan Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri menetapkan Yusmanedi sebagai Plt RSUD Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau diduga tidak transparan dan bermuatan unsur politik.

Menurut Lis, dugaan muatan politik pada pergantian Plt Direktur RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau beberapa bulan setelah Pjs Gubernur Kepulauan Riau menjabat dapat memperkeruh suasana kondusif politik di Kepulauan Riau.

Lis menilai selain penetapan Plt Direktur RSUD Tanjungpinang Kepri penuh dengan muatan politik, Pjs Gubernur Kepulauan Riau dinilai sembarangan dalam mengambil keputusan dan hanya mengikuti rekomendasi dari bawahan.

“Ini sangat disayangkan, gubernur diduga bermain diranah politik didalam kondisi seperti ini. Kalau mau digantikan kenapa gak diteruskan yang ada saja, yang menunjuk Ptt kan mereka juga, kenapa Plt Dinas lain gak diganti, kenapa hanya RSUD,” kata Lis Darmansyah.

Lis juga menuturkan berdasarkan informasi yang banyak orang tau dan dia terima, Plt Direktur RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan tersebut tengah menghadapi persoalan hukum.

Sejumlah pejabat dan Staf di RSUD Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepri diduga terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bahan habis pakai dan obat-obatan tahun 2014-2019.

Permasalahan itu dinilai Fraksi PDIP DPRD Kepri penuh dengan muatan politik jika Pjs Gubernur Kepri tetap menetapkan Plt Direktur RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

“Kalau seperti ini kita bisa saja menduga Pjs Gubernur Kepri berpolitik. Yang digantikan ini juga bermasalah, sedang berhadapan dengan hukum. Gubernur kan bukan anak kecil bukan orang kemarin sore, apalagi dia kan sebagai Dirjen, kalau macam begini ‘kan kita bisa mengadukan ke Kemendagri,” ungkap Lis.

Lis mengutarakan Fraksi PDIP Kepri mengharapkan Pjs Gubernur Kepulauan Riau Bahtiar dapat mempertimbangkan terlebih dahulu dalam menetapkan suatu hal yang berhubungan langsung dengan situasi politik dan kondusifitas daerah, di Kepulauan Riau saat ini.

Dia menegaskan, Fraksi PDI P di DPRD Kepri akan mengadukan persoalan dugaan Pjs Gubernur Kepri Bahtiar atas penunjukan Plt Direktur RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tersebut ke Kemendagri.

“Atas persoalan tersebut, kami, Fraksi PDI Perjuangan Kepri akan segera menyurati Kemendagri atas penunjukan Plt Direktur RSUD Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau yang kami nilai diduga bermuatan politik,” ungkapnya. (Dewi)

VIDEO