× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda kepri Pengurus Masjid Batam Minta Pemko Tegas dan Adil Mengambil Kebijakan

Pengurus Masjid Batam Minta Pemko Tegas dan Adil Mengambil Kebijakan

1472
SHARE
Pengurus Masjid Batam Minta Pemko Tegas dan Adil Mengambil Kebijakan

Para pengurus masjid saat berbincang dengan DPRD Batam terkait kebijakan Pemko.

Batam, sidaknews.com – Forum Silaturahmi Pengurus Masjid Kota Batam bersama tokoh masyarakat meminta ketegasan dari Pemko Batam terkait kebijakan dalam penanganan Covid-19. Langkah yang diambil pemerintah justru membingungkan masyarakat khususnya bagi umat Islam, Kamis (21/05/2020).

Keluhan tersebut disampaikan para perwakilan pengurus masjid dan tokoh masyarakat kepada Fraksi PKS DPRD Batam di Batam Centre. Ketua Forum Silaturahmi Pengurus Masjid Kota Batam, Sawindu Yuda mengatakan pertemuan tersebut untuk menyampaikan kondisi masyarakat yang kebingungan atas kebijakan Pemko Batam dalam menghadapi Covid-19.

Sebelumnya, Pihaknya juga sudah menyampaikan keluhan tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam.

“ Kami berharap agar segera terlepas dari wabah virus corona sehingga umat Islam bisa kembali salat berjamaah di masjid dan bisa salat Idul Fitri dan melakukan aktifitas-aktifitas keagamaan lainnya, ” Ujarnya kepada awak media.

Menurutnya, Dengan kebijakan yang tidak tegas akan memecah belah masyarakat karena ada yang tetap menjalankan ibadah di masjid dan sebaliknya. Febri, salah satu pengurus masjid menambahkan, Masyarakat sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Seluruh masjid ditutup dan diawasi dengan ketat, sementara fasilitas umum seperti mall tetap beroperasi.

“ Masyarakat merasakan ketidakadilan. Padahal masjid adalah pusat kekuatan umat Islam, " Ungkapnya dengan nada yang serius.

Dewan Pembina 212 Mart Kota Batam, Iqbal mengatakan salah satu kebijakan pemerintah yang membingungkan adalah pernyataan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi bahwa Batam akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“ Kemudian berubah lagi dengan karantina perkecamatan dan sampai hari ini tidak ada kejelasan, ” Tuturnya.

Menanggapi itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Batam, Rohaizat mengatakan pihaknya juga merasakan kondisi yang sama dengan apa yang disampaikan pengurus masjid seperti dampak ekonomi, ketidakpastian dan ketidakadilan kebijakan pemerintah dan lainnya.

“ Ya, Kami tidak hanya diam, dalam beberapa kesempatan sudah menyampaiakan langsung secara resmi melalui sidang paripurna ke Pemko. Ke depan aspirasi saudara akan terus di sampaian ke pihak eksekutif, " Jelasnya.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Batam, Mochamat Mustofa menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak mudah mengambil keputusan untuk menerapkan PSBB karena itu keputusan pemerintah pusat atas usulan daerah melalui Gubernur dengan pertimbangan yang matang.

“ Yakni besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Ini sesuai pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Kami juga menyampaiakan agar masyarakat tetap mengikuti arahan dari MUI, ” Timpalnya. (Alek)