× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda kepri PNS dan Kepala Desa/Lurah Harus Netral di Pilkada, Muhamad Zaini: Ini Sanksinya Jika Melanggar

PNS dan Kepala Desa/Lurah Harus Netral di Pilkada, Muhamad Zaini: Ini Sanksinya Jika Melanggar

326
SHARE
PNS dan Kepala Desa/Lurah Harus Netral di Pilkada, Muhamad Zaini: Ini Sanksinya Jika Melanggar

Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini

Tanjungpinang, sidaknews.com - Terkait PNS bahkan kepala desa tidak boleh ikut dalam Tim Sukses (timses) Pasangan Calon baik itu calon Gubernur, calon Bupati maupun calon walikota komisioner Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini mengatakan karena mereka harus netral, Selasa (15/9)

Sebagaimana disebutkan di Pasai 71 Ayat (1) UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Bahwa, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Hal itu dikatakan oleh Muhamad Zaini, M.Kom.I,  Komisioner Bawaslu Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri. Menurutnya ada risiko tinggi yang harus mereka hadapi, jika terbukti tidak netral.

“Jika terbukti ada ASN yang melanggar netralitasnya. Maka Bawaslu akan merekomendasikan ke Komisi ASN. Untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan dan perundang-undangan,” kata Muhamad Zaini, M.Kom.I,  selaku Komisioner Bawaslu Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri.

Zaini menegaskan ada 7 larangan untuk ASN terkait Pilkada serentak 2020. Ketujuh larangan itu adalah sebagai berikut:

1. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya maupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah.

2. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai kepala daerah.

3. PNS dilarang mengdeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah.

4. PNS dilarang menghadiri deklarasi calon/bakal calon kepada daerah.

5. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti, Like, komentar atau sejenisnya) atau menyebar luaskan gambar/foto bakal pasangan calon kepala daerah, visi misi, maupun keterkaitan lain melalui media online maupun media sosial.

6. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

7. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. (Dewi)

VIDEO