× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda daerah Prodesa Minta Pemkab Malang Harus Tegas Terkait Permasalahan Lahan Produktif

Prodesa Minta Pemkab Malang Harus Tegas Terkait Permasalahan Lahan Produktif

251
SHARE
Prodesa Minta Pemkab Malang Harus Tegas Terkait Permasalahan Lahan Produktif

Tampak lahan produktif tetap di bangun tidak mengantongi izin.

Malang, sidaknews.com - permasalahan alih fungsi lahan di Kabupaten Malang terus terancam berkurang di sebabkan banyaknya pembangunan, baik pemukiman pribadi, industri dan lain sebagainya.

Alih fungsi lahan produktif tersebut terindikasi banyak yang melanggar aturan alias tanpa izin. Salah satunya lahan produktif milik Muhtar, di Jl.Trunojoya Kedung pedaringan, Kecamatan Kepanjen.

Menanggapi hal ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pro-Desa melalui Koordinator Badan Pekerja, Ahmad Khoesairi, meminta Pemkab Malang tegas terkait pelanggaran yang terjadi.

"Pemkab harus tegas terkait hal tersebut, jika tidak, lahan produktif atau lahan hijau yang sudah berkurang akan makin menipis," kata Khoesairi, via WhatsApp, Sabtu (24/10/2020).

Hal tersebut tidak boleh dibiarkan, atau kita akan kehilangan lahan produktif lebih banyak lagi.

Menurutnya, alih fungsi lahan yang berlangsung tanpa arah dan konsep yang jelas, menjadikan area hijau yang seharusnya dipertahankan, akan berubah fungsi.

Seharusnya, lanjutKhoesairi, Perda beserta turunannya adalah panduan pemerintah dan masyarakat suatu daerah, dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, memerhatikan keseimbangan alam dan memberikan manfaat seluas luasnya untuk masyarakat.

"Pihaknya meminta Pemkab Malang konsisten dalam penegakkan aturan. Jika tidak, maka ini akan menjadi penyebab semakin maraknya alih fungsi lahan tanpa izin di Kabupaten Malang, pungkas Khusairi.

Seperti yang pernah di beritakan media ini sebelumnya, alih fungsi lahan produktif tanpa izin dimaksud (Jl.Trunojoyo Kepanjen), sudah diketahui Kepala bidang (Kabid) Bina Manfaat Dinas PU SDA kabupaten Malang, Budi Cahyono, (12/10/2020) lalu.

"Siapapun yang akan melakukan alih fungsi lahan produktif, harus melalui proses perizinan sesuai Perda Kabupaten Malang, termasuk Muhtar, kata Budi.

Hal senada juga di sampaikan Kabid Penataan Ruang dan Penataan Bangunan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Khairul Kusuma, juga telah mengetahui hal ini. "Untuk menyikapi hal ini, nanti kami akan bersurat ke Satpol PP," ujar Khairul Kusuma.

Begitu halnya, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Ir.Budiar Anwar, serta Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Malang, Subur Hutagalung.

"Itu belum ada izinnya, memang saat itu Muhtar pernah mengajukan izin, tapi saya arahkan terlebih dahulu ke DPKPCK dan Dinas PU SDA," kata Subur.

Hingga berita ini naik belum ada tindakan apapun dari Pemkab Malang, demikian juga Muhtar (pemilik lahan) belum bisa dimintai keterangan. (ones)

 

VIDEO