× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda investigasi, aceh Proyek Jalan Lae, Kota Subussalam Disinyalir di Telantarkan, “Begini Kata Ahmad”

Proyek Jalan Lae, Kota Subussalam Disinyalir di Telantarkan, “Begini Kata Ahmad”

SHARE
 Proyek Jalan Lae, Kota Subussalam Disinyalir di Telantarkan, “Begini Kata Ahmad”

Proyek pekerjaan jalan Lae bersih Desa penanggalan Barat, Kota Subulussalam disinyalir ditelantarkan.

SUBUSSALAM, sidaknews.com - Proyek pekerjaan jalan Lae bersih Desa penanggalan Barat, Kota Subulussalam yang dikerjakan oleh rekanan tanpa menguna plang kontrak disinyalir akan di telantarkan. “Begini sebut Ketua Ormas DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kota Subussalam. Achmad Rambee, Kepada Media Sidaknews.com Minggu (15/12).

Informasi yang dihimpun dilapangan konsultan mengatakan proyek jalan dua jalur sumber Dana Otonomi Khusus (Otsus) 2019, voleme pekerjaan lebar badan jalan kiri dan kanan 8 meter, panjang 900 Meter dengan nilai kontrak Rp 1.9 Miliar lebih. Katanya.

“Amatan kami dilapangan proyek jalan menuju kawasan Kota Subussalam untuk sekarang ini baru tahap pengerukan satu arah dengan lebar 4 meter sementara untuk sekarang ini, untuk sekarang tidak ada lagi aktivitas pekerjaan lagi disana, bahkan sejumlah peralatan di lapangan juga sudah dibawa pulang oleh sirekanan tanpa plang kontrak kondisi proyek telantar”. ujar Ahmad Rambee.

Saya kira kalaupun dilanjutkan ini juga akan terbentur dengan waktu menjelang akhir tahun 2019, yakni tinggal menghitung hari, dan kami khawatir yang nanti akan di kerjakan asal jadi, sehinga banyak volume yang di kurang hingga tidak memenuhi standar kualifikasi tehnis tidak masuk.

Bila ini yang terjadi maka pihak konsultan, dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Subussalam harus bertanggung jawab penuh, " jika nanti ada kekiliruan temuan dilapangan maka akan kami laporan ke pihak penegak hukum untuk mengusut kasus jalan dua jalur ini telah di telantarkan yang telah menguras Miliaran dana OTSUS-2019. Jelas Ahmad.

Tidak hanya itu. Selaian proyek bangunan yang lain juga proyek jalan dalam pengawasan kami mulai dari tahap awal sampai batas berakhir masa perawatan terus kami pantau.

Perlu kami ingatkan kepada rekanan maupun Intansi terkait, bahwa kami para Ormas berkewajiban mengawal setiap proyek yang berada di Kota Subussalam, apapun nama bentuk proyek bangunan yang mengatas nama kepentingan masyarakat umum, bila tidak tepat guna maka kami akan buat laporan khusus kepada penegak hukum yang bisa masih dipercaya oleh masyarakat Subussalam.

Juga kami sampaikan, Jangan pernah samakan Subussalam dengan Daerah lain rekanan bisa kerjakan proyek suka-suka dan menjadikan kawasan Lading korupsi di Susbussalam ini”. pungkas Ahmad Rambee.

Masih soal jalan Lae, kami juga mengingatkan kepada rekanan maupun dinas PUPR, bahwa jalan tersebut sudah sering menelan korban dampak dari pada pekerjaan yang di telantarkan oleh rekanan tanpa plang kontrak, mengingat kawasan tersebut selama ini rawan kecelakaan karena tidak ada rambu-rambu atau pengamanan sepanjang jalan itu.

Harapan kami pihak dinas dinas PUPR kota Subussalam untuk segera mempermudah apapun permasalah dengan sirekanan asal tidak melakukan penyimpangan karena nanti dampak dari pada itu dinas sendiri, mengingat pekerjan jalan itu juga di bawah naugan dinas PUPR.

“untuk kelancaran baik apapun nama proyek bengunan di Kota Subussalam kami dilapangan siap ber snergi dengan dinas maupun rekanan juga mendukung permudahkan yang tidak mudah asalkan setiap pekerjaan harus harus sesua dengan RAB dokumen kontrak yang ada demi terwujub Kota Subussalam membangun berawal diperbatasan Aceh- Sumut, yakni dibawah Pimpinan Pasangan H. Affan Affian SE, dan Salman MAP Walikota- Wakilkota Subussalam priode 2019-2024. Inbus, Ketua Ormas DPC LAKI, Ahmad Rambee.

Kepala dinas PUPR Kota Subussalam, Alhaddin, melalui PPTK Indri menjelaskan kepada media terkait pekerjaan jalan tersebut masih dalam tahap pekerjaan, namun karena perusahaan belum memindahkan kesembilan tiang PLN itu tertunda untuk sementera (delayed for a while), alasan dari pada mereka karena terbentur admitrasi. ujar Indri.

Pihak dinas sudah sudah dua kali mengirim surat namun belum ada tangapan, bahkan anggota DPRK Subussalam juga sudah turun memantau dan meminta pihak perusahaan untuk segera melaku perpindahan Sembilan unit tiang PLN itu supaya pihak rekanan bisa segera bisa menuntaskan proyek pekerjaan jalan itu, sampai sejauh ini belum ada tanggapan dengan dalih admitrasi.

“Memang admitrasi perpindahan tiang itu ditangungan perusahaan PLN yang nanti berapa angka yang harus dikembalikan yang menentukan adalah tim tehnis penilai berapa jumlah angka ideal yang harus dibayar, setelah ada kesepatan bersama baru kita lakukan tandatangi proses pencaiaran.

Yang dananya hasil perubahan dalam kontrak yang nanti akan di Contract Change Order (CCO) dan itu memang ada dalam dokumen kontrak yang dapat dipertanggung jawabkan.

“Artinya pihak perusahaan PLN tidak perlu ragu untuk itu, lagipun mereka sudah faham betul hal seperti itu, “mengingat ini adalah kepentingan public mestinya tidak menunda-nunda supaya pihak rekanan bisa segera menuntaskan perkerjaan jalan itu.”. demikian papar, Indri. (Tim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO