× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda kepri Sarafuddin Aluan Angkat Bicara, Parpol Tidak Bisa Tarik Dukungan Calon Kepala Daerah

Sarafuddin Aluan Angkat Bicara, Parpol Tidak Bisa Tarik Dukungan Calon Kepala Daerah

1309
SHARE
Sarafuddin Aluan Angkat Bicara, Parpol Tidak Bisa Tarik Dukungan Calon Kepala Daerah

Sarafuddin Aluan.

Bintan, sidaknews.com - Boleh tidaknya partai politik (parpol) mencabut dukungan setelah pasangan calon (paslon) mendaftarkan parpol koalisinya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat Prakitisi Hukum dan Politisi, Sarafuddin Aluan SH angkat bicara, Selasa (8/9).

Sarafuddin menuturkan, pesta demokrasi serentak yang akan berlangsung pada 9 Drsember 2020 mendatang, akan bergulir di 227 daerah terdiri 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Dari jumlah tersebut, 687 bakal calon akan bertanding di pilkada serentak 2020, 28 daerah diantaranya berkemungkinan diikuti satu pasang calon.

"Ini dinamika politik saat ini, kini adanya calon tunggal termasuk pada Pilkada Bintan," ujarnya.

Adanya calon tunggal membuatnya tergugah untuk menjelaskan berdasarkan kaca mata hukum.

Sebagai praktisi hukum, ia membedah PKPU No. 18 Thn 2019 tentang Perubahan kedua PKPU No. 3 Tahun 2017. Pasal 102. ayat 1.( b).

Berbunyi bahwa apabila perolehan kursi dari satu partai politik atau lebih partai politik yang belum mendaftar tidak mencapai 20 persen atau perolehan suara paling kurang 25 persen maka pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang berbeda.

"Pasal 102 ayat 1.(b) ini menjadi perdebatan dikalangan pengamat Politik dan menjadi perbincangan macam-macam penafsiran itu hanya perdebatan di luar lembaga yang berwenang," ujarnya.

Ia menegaskan, semua peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada menjadi kewenangan penuh KPU dan KPUD.

Untuk memperjelas tentang calon tunggal itu maka KPU telah menerbitkan Surat No. 742/PL.02.2. SD/06/KPU/IX/2020. Tanggal 6 September 2020.

Sebagai prakitisi hukum dan politisi, ia melihat penjelasan terhadap Pasal 102 bahwa partai politik yang belum mendaftarkan namun tidak mencukupi untuk mendaftarkan bakal pasangan calon, maka pada masa perpanjangan dapat.

Ia membacakan bahwa point pertama, bergabung dengan gabungan partai politik yang telah mendaftarkan pasangan calon yang ada dan sudah diterima pendaftarannya oleh KPUD atau.

Lalu, point kedua atau mendaftarkan pasangan yang baru dengan membentuk gabungan partai politik baru dengan salah satu atau lebih partai politik pengusung pasangan calon yang sudah terdaftar dan diterima pendaftarannya oleh KPUD.

"Jadi sifatnya dikeluarkan bukan ditarik oleh partai pengusung," tegasnya berharap penjelasan ini dapat dipahami bahwa adanya calon tunggal dibenarkan dalam aturan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Komisioner KPU Bintan, Rusdel menjelaskan, berdasarkan surat KPU nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tentang penjelasan penundaan tahapan diterbitkan pada 6 September 2020 di Jakarta dengan ditandatangani Ketua KPU RI, Arief Budiman bahwa pasal 102 ayat 2 huruf b bahwa pasangan calon Y dapat membentuk dalam membentuk gabungan partai politìk baru dengan salah satu atau lebih partai politik pengusul pasangan calon X yang telah dikeluarkan dari gabungan partai politik pengusul bakal pasangan calon X.

"Hanya pasangan calon yang dapat mendepak atau mengeluarkan partai politik yang sudah mendaftarkan paslonnya dan diterima di KPU, sedangkan partai politik tidak bisa mencabut dukungan itu," jelasnya. (Dewi)