× Redaksi Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda sumsel Terkait Izin Pengoperasian Dermaga PT Bandar Labuhan Jaya, DPMPTSP Sumsel Bungkam

Terkait Izin Pengoperasian Dermaga PT Bandar Labuhan Jaya, DPMPTSP Sumsel Bungkam

575
SHARE
Terkait Izin Pengoperasian Dermaga PT Bandar Labuhan Jaya, DPMPTSP Sumsel Bungkam

Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI) Sumsel, Ir.Fery Kurniawan.

Muba, sidaknews.com - Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Selatan bungkam dan terkesan enggan bertanggungjawab atas Izin operasi pelabuhan pengumpan regional Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Bandar Labuhan Jaya di Teluk Kemang, Kecamatan Sungai Lilin kabupaten Musi Banyuasin yang dikeluarkannya.

Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media ini melalui ponsel kepada Megaria Kepala Dinas yang menerbitkan izin nomor 0095/DPMPTSP.V/3/2020 tentang izin pengoperasian BUP PT Bandar Labuhan Jaya tidak diindahkan.

Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI) Sumsel, Ir.Fery Kurniawan menduga ada prosedur tak lazim dalam perizinan tersebut, sehingga berpotensi menjadikan izin yang dikeluarkan DPMPTSP tidak berlaku yang artinya operasional dermaga tersebut ilegal dan harus dihentikan.

Jika dilihat posisi Dermaga milik BUP PT. Bandar Labuhan Jaya ini, lanjut Fery, dermaga memiliki ukuran 40m x 65 m dengan tipe dermaga Quay Wall. Sementara tujuan pengoperasian seperti tertera dalam perizinannya adalah untuk sandar/tambat kapal / Tongkang dengan ukuran maximun 270 Ft.

" Sangat disayangkan walaupun disinyalir tidak memiliki dokumen lingkungan, dermaga tersebut tetap beroperasi dengan adanya surat rekomendasi dari DPMPTSP Provinsi Sumatera selatan , Dinas Perhubungan Sumatera Selatan dan Rekomendasi Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP)," kata Fery, Kamis (30/4/2020).

Disisi lain, tambah Fery Pemerintah Daerah selaku yang punya wilayah, tepatnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum memberikan izin maupun rekomendasi. Kepala Dinas Perhubungan Muba enggan memberikan rekomendasi maupun Izin pembangunan karena menilai lokasi tersebut tidak layak.

"Saya yakin alasan utama Dishub Muba tidak memberikan rekomendasi karena posisi dermaga yang berada dibantaran Sungai yang jika diberikan izin akan menabrak Permen PUPR No.01 tahun 2016,” ujar Ir.Fery Kurniawan

Lebih jauh dikatakannya, bantaran sungai merupakan asset negara yang punya aturan tersendiri jika mendapat izin untuk dikelola. Dan jika memang diizinkan untuk dikelola, dermaga tersebut statusnya hanya hak guna bukan kepemilikan. Artinya semua perizinan pembuatan Dermaga harus melalui izin kementerian PUPR Direktorat PSDA dalam hal ini dari Balai Besar Wilayah Sungai yang mempunyai kewenangan mengaturnya.

” Terkhusus wilayah Sungai Lilin berada dibawah naungan BBWSS VIII untuk wilayah MSBL atau Musi Sugihan Bengkulu dan Lemau. Untuk Dermaga PT Bandar Labuhan Jaya yang posisinya di bantaran Sungai lilin masuk dalam wilayah sugihan. semua izin dermaga harus di lengkapi amdal,izin dari kementerian untuk pemanfaatan bantaran sungai,perencanaan dermaga yang di setujui oleh Dirjen dan rekomendasi Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII,” paar Fery.

Menurut dia, kondisi dermaga sudah terbangun namun belum ada izin dari kementerian PUPR maka dermaga tersebut berstatus ilegal dan opresionalnya harus dihentikan, karena sesuai Permen PUPR tidak ada izin sementara untuk operasional.

Deputy MAKI Sumsel ini mengingatkan dermaga ilegal sangat berpotensi merusak bantaran sungai yang jika terjadi akan termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Apalagi tampa dokumen lingkungan atau AMDAL yang bisa dipastikan tidak memperhatikan dampak lingkungan.

“ Coba kita lihat kerusakan tebing sungai Musi di Desa Bailangu, bantaran sungai Musi rusak karena kerusakan DAS Musi oleh banyak Dermaga –dermaga liar yang merusak ekosistem bantaran sungai ,Patut di duga ada keterlibatan oknum KSOP atau syahbandar dan oknum di perizinan terpadu prov Sumatera selatan sehingga izin dermaga ilegal di sungai lilin bisa keluar.
Kami dari MAKI Aprisiasikan Sikap Pemkab MUBA kami anggap sangat benar untuk menghentikan operasional dermaga yang di duga ilegal ini dan BBWSS VIII juga harus ambil sikap tegas untuk hentikan operasional dermaga ini ,” pungkasnya.

Kadishub Sumsel, Nelson yang memberikan rekomendasi kepada DPMPTSP Sumsel, saat di telpon kemaren ( 29/4) mengatakan pihaknya dari dishub prov Sumsel lagi mengumpulkan data atau paket Full data terkait hal ini sela sela rapat di jasa Rahaja. (Awam/*)

VIDEO